Bupati Karawang Sampaikan Rancangan Perubahan KU-APBD dan PPAS 2025
Karawang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan DPRD menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Komplek Pemda Karawang pada Senin kemarin,(30/6/2025)
 |
| Bupati Aep Sampaikan Rancangan Perubahan KU-APBD dan PPAS 2025 |
Dalam rapat tersebut, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh secara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin itu turut dihadiri Wakil Bupati H. Maslani, jajaran Forkopimda, para Wakil Ketua DPRD, dan paea kepala OPD, serta anggota DPRD Karawang.
Dalam rapat tersebut, turut disampaikan pula pembacaan hasil laporan Badan Anggaran DPRD mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Bupati Aep dalam pidatonya menegaskan bahwa forum ini menjadi bukti komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Karawang secara terarah dan bertanggung jawab.
“Perubahan anggaran bukan sekadar revisi angka, melainkan upaya strategis untuk memperkuat arah pembangunan yang berpihak pada rakyat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah Raperda Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, yang dinilai sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mengurangi ketimpangan.
“Pembangunan jalan bukan sekadar infrastruktur, tetapi memastikan akses layak bagi warga guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati.
Ia juga menyebut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya soal administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada publik. Atas dasar itu, Bupati menyampaikan rasa syukur karena Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Bupati Aep menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tak bisa dicapai sendiri oleh pemerintah, melainkan harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD dan jajaran OPD untuk menyusun dan menuntaskan proses anggaran dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.
“Pemerintah yang maju bukan hanya membangun fisik, tapi juga menata sistem. Mari kita pastikan setiap rupiah APBD menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat,” ungkapnya.(*)
