.png)
.png){kind=small}
Hasil Minim Untuk PAD, DPRD Dorong Pemkab Karawang Lakukan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Parkir
Karawang : Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi pengelolaan retribusi parkir menyusul maraknya parkir liar di wilayah perkotaan sekitar Karawang.(15/5/25).
 |
| Foto ilustrasi: Parkiran Liar di Karawang |
"Pendapatan dari retribusi parkir seharusnya memberi kontribusi yang besar terhadap PAD (pendapatan asli daerah)," kata Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah di Karawang, Rabu.
Ia mengatakan sektor parkir yang ada di tepi jalan seharusnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD, namun saat ini ternyata masih banyak tempat parkir yang belum dioptimalkan.
Salah satu masalah yang ditemui adalah terbatasnya tempat yang menjadi objek retribusi parkir.
"Kita melihat di beberapa lokasi strategis seperti pasar-pasar, di sana banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan, namun mereka tidak dikenakan retribusi yang masuk ke kas daerah. Sampai hari ini baru sekitaran parkir di Jalan Tuparev saja yang dikenakan retribusi parkir," katanya.
Belum lagi tentang persoalan parkir yang dikelola kelompok masyarakat tertentu dengan mengenakan karcis atau tiket yang dikeluarkan sendiri, serta penarikan biaya parkir tanpa tiket atau karcis.
Sedangkan, hasil pendapatan parkirnya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Menurut dia, salah satu mesin pendongkrak pendapatan daerah sebenarnya dari sektor parkir.
Sementara dari banyaknya titik parkir yang diterapkan di wilayah perkotaan, pada tahun 2024 Pemkab Karawang hanya mendapatkan pendapatan dari retribusi parkir sekitar Rp592 juta.
Pendapatan retribusi parkir tersebut dinilai tidak sebanding dengan tingginya potensi retribusi parkir di wilayah Karawang, khususnya di wilayah perkotaan.
Atas hal tersebut, Mumun mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perhubungan segera memperbaiki sistem pengelolaan retribusi parkir. Sehingga besarnya potensi retribusi parkir di Karawang dapat terhadap maksimal yang akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah.(*)
