Hari ini
Cuaca 0oC
Breaking News

Tegas! KDM Minta Bupati Sampai Lurah di Jabar Umumkan Anggaran Belanja di YouTube, IG, Facebook

BANDUNG, BERITA PELITA KARAWANG - Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali membuat gebrakan terkait transparansi anggaran.
KETERANGAN FOTO:

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). KDM terbitkan surat edaran agar anggaran belanja pemerintah dari provinsi hingga desa diumumkan terbuka di media sosial. (Foto: Istimewa)


Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah di seluruh wilayah Jawa Barat.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah di setiap tingkatan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan, diminta untuk mengumumkan anggaran belanja pemerintah melalui media sosial, seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan platform lainnya.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh KDM sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

KDM menegaskan, keterbukaan informasi anggaran diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan uang publik secara terbuka, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Anggaran belanja pemerintah itu uang rakyat, jadi rakyat berhak tahu dipakai untuk apa saja. Umumkan di media sosial, biar semua orang bisa lihat dan awasi," ujar KDM dalam keterangannya.

Dengan diumumkannya anggaran belanja melalui platform digital yang mudah diakses masyarakat, diharapkan partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan akan semakin meningkat. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat mencegah praktik penyalahgunaan anggaran dan korupsi di tingkat bawah.

Surat edaran tersebut mewajibkan setiap pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan untuk secara rutin mempublikasikan rincian belanja, mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, hingga operasional pemerintahan, melalui akun media sosial resmi masing-masing.

Pemprov Jabar berharap dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.(*)


Hide Ads Show Ads