Soal Air Bersih dan Sampah di Karawang, Aktivis Lingkungan Gelar FGD Dorong Forum CSO WASH
KARAWANG:Persoalan air bersih, sanitasi, dan persampahan di Kabupaten Karawang masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk itu, sejumlah penggiat lingkungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat isu WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) di Hotel Grand Karawang Indah, Rabu (7/10/2026).
 |
| Soal Air Bersih dan Sampah di Karawang, Aktivis Lingkungan Gelar FGD Dorong Forum CSO WASH |
Forum tersebut dihadiri oleh Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Karawang, Perkumpulan Inisiatif, Eco Village Karawang, Bank Sampah Induk (BSI) Al Firdaus, Asosiasi KP-SPAM Karawang, dan Forkadas Citarum.
Koordinator Isu WASH Perkumpulan Inisiatif, Pius Widiyatmoko, menyoroti pembangunan fasilitas sanitasi yang dinilai belum dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
“Setelah instalasi jadi, kemudian diserahterimakan ke warga. Harus dipikirkan siapa yang mengelola, bagaimana iurannya dan bagaimana pemeliharaannya,” kata Pius.
Ia mencontohkan fasilitas MCK umum di Jatirasa yang berisiko terbengkalai jika tidak ada pengelolaan, serta pembangunan sanitasi di Dusun Timbul yang lokasinya terlalu jauh dari permukiman warga.
“PPK harus aktif melihat kebutuhan masyarakat. Jangan sampai spesifikasi pengadaan dirumuskan sendiri tanpa benar-benar melihat kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Pius juga menekankan pentingnya sistem pengolahan limbah yang memadai dalam setiap pembangunan sanitasi, karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan risiko stunting pada anak.
Selain sanitasi, isu air bersih di wilayah pesisir juga menjadi perhatian. Warga Kampung Tanah Timbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, disebut masih kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air yang asin atau payau.
Meski jaringan PDAM telah masuk, warga masih mengeluhkan debit dan kualitas air. “Kita minta debit air ke PDAM tapi belum juga bisa. Ada bantuan sumur bor tapi tidak ada alat penyulingannya,” ujar Pius.
Sementara itu, Ketua Asosiasi KPSAM Karawang, Inggit Pramudyana, menyoroti keberlanjutan program Pamsimas. Menurutnya, setelah pembangunan, seluruh biaya perawatan dibebankan kepada kelompok masyarakat, namun kerap terkendala iuran warga yang tidak lancar dan suku cadang yang sulit didapat.
Persoalan sampah juga mencuat. Pengelola Bank Sampah Induk di Cilamaya, Siti Marini, mengaku bank sampah yang dikelolanya terpaksa berhenti beroperasi setelah satu tahun berjalan.
Tingginya biaya operasional menjadi kendala utama. Untuk mengirim sampah plastik kresek ke pengepul di Bandung, harus memenuhi kuota minimal dua ton, sementara armada yang dimiliki hanya satu bentor.
“Jarak dari Cilamaya ke Karawang Kota cukup jauh, harus menempuh 1,5 jam. Setelah terkumpul 2 ton, kami masih harus sewa mobil lagi untuk kirim ke Bandung,” kata Siti.
Ia menyebut, tidak adanya TPS maupun TPS 3R di wilayah Cilamaya membuat rantai pengolahan sampah tidak berjalan.
FGD tersebut diharapkan menjadi langkah awal pembentukan Forum CSO WASH Karawang yang melibatkan LSM, akademisi, komunitas, organisasi perempuan, hingga media, untuk menyusun rencana tindak lanjut persoalan WASH di Karawang.(*)
