Pertama Kali Dalam Sejarah! Prabowo Pangkas Harga Pupuk 20% & Pangkas 145 Aturan - Harga Urea Turun Jadi Rp1.800/Kg, Petani Karawang Masih Ngeluh Langka?*

Karawang :Kebijakan subsidi pemerintah Presiden Prabowo - Gibran selama dua tahun terakhir terbukti meringankan beban produksi serta mendongkrak produktivitas sektor pertanian nasional.

Di tengah tekanan harga komoditas global yang fluktuatif, pemerintah menegaskan komitmennya melindungi sektor pertanian domestik melalui kebijakan stabilisasi harga. Langkah strategis ini berfokus pada pemangkasan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, yang pertama kali diberlakukan pada penghujung tahun lalu dan terus dipertahankan sepanjang 2026.

Menurut Presiden Prabowo Subianto kebijakan tersebut membuat akses masyarakat terhadap pupuk menjadi lebih mudah sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

"145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat," ucap Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan Bersama DPR, MPR, dan DPD RI 2026, 14 Agustus 2026.

Berdasarkan data resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), penyesuaian tarif menurunkan beban finansial langsung petani. Harga Urea yang sebelumnya Rp2.250 per kilogram, kini Rp1.800 per kilogram. Sementara harga pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Selain komoditas utama tersebut, pemerintah menetapkan struktur harga terjangkau untuk kebutuhan spesifik lainnya, termasuk HET NPK Kakao sebesar Rp2.640 per kilogram, ZA Tebu Rp1.360 per kilogram, serta pupuk organik Rp640 per kilogram.

Intervensi harga ini instrumen krusial menjaga daya beli serta margin keuntungan petani kecil. Stabilitas biaya input pertanian menjadi penentu utama mengendalikan inflasi pangan nasional.

"Menjaga keterjangkauan harga pupuk di tingkat akar rumput bukan sekadar soal subsidi fiskal, melainkan fondasi utama untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang dan keberlangsungan hidup produsen pangan nasional," tulis laman Bakom RI.

Guna memastikan efektivitas, pemerintah memperketat ketersediaan dan jalur distribusi. Hingga akhir Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional telah mencapai 4,77 juta ton, atau 48,5 persen dari total alokasi tahunan 9,84 juta ton. Dari angka tersebut, distribusi didominasi NPK 2,42 juta ton serta Urea 2,16 juta ton.

Pemerintah pusat menekankan ketersediaan stok di gudang daerah harus terjamin jauh sebelum musim tanam. Hingga awal Mei 2026, cadangan stok pupuk nasional tercatat 1,16 juta ton, terdiri 788.858 ton alokasi subsidi serta 373.822 ton cadangan komersial nonsubsidi.

Di samping intervensi harga dan volume, pembenahan struktural melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi baru dirancang menyederhanakan birokrasi, meningkatkan akurasi pendataan melalui sistem elektronik, serta formula biaya yang adaptif terhadap dinamika pasar internasional.

Ini klaim bersejarah: pertama kali dalam sejarah NKRI harga pupuk turun 20%! 145 aturan dipangkas! Urea dari Rp2.250 jadi Rp1.800, NPK dari Rp2.300 jadi Rp1.840. Untuk petani Karawang yang sawahnya 87 ribu hektare, ini kabar super.

Tapi Pelita Karawang harus keras di lapangan:

Di atas kertas harga turun, stok nasional 1,16 juta ton, penyaluran sudah 4,77 juta ton (48,5% dari 9,84 juta ton). Teorinya bagus. Realitanya di Tempuran, Tirtajaya, Cilamaya, petani masih ngeluh pupuk langka pas musim tanam.

Pertanyaannya:

1. Harga turun Rp450/kg, tapi sampai ke pengecer tidak? HET Rp1.800 itu di kios resmi. Kalau petani Karawang disuruh tebus Rp2.200 karena "ongkos" ini-itu, siapa yang awasi? 145 aturan dihilangkan itu bagus, tapi jangan sampai pengawasan juga hilang.

2. Data e-Alokasi akurat tidak?

 Sekarang pakai sistem elektronik. Banyak petani Karawang KTP-nya ada, sawahnya garap, tapi tidak masuk e-RDKK. Akhirnya beli nonsubsidi Rp500 ribu per karung. Nasib petani penggarap?

3. Stok 788 ribu ton subsidi di gudang Mei, tapi Juli-Agustus petani menjerit. Artinya distribusi dari gudang kabupaten ke kios kecamatan macet. Ini PR Disperta Karawang.

Kebijakan Prabowo ini langkah berani, pertama kali sejarah harga pupuk diturunkan. Niatnya melindungi petani kecil, menjaga inflasi pangan. Kami apresiasi.

Tapi ingat m, petani Karawang tidak butuh pidato, butuh pupuk ada di kios saat mau tandur. Kalau HET Rp1.800 tapi barang tidak ada, sama saja bohong.

Kami tagih janji Perpres 113/2025 dan Permentan 6/2026: sederhanakan birokrasi, jangan persulit petani. Kalau 145 aturan sudah dipangkas, pangkas juga pungli di lapangan.

Karawang lumbung padi nasional. Kalau pupuk murah dan lancar, Karawang bisa surplus lagi 1,2 juta ton. Kalau macet, yang rugi bukan hanya petani, tapi ketahanan pangan nasional.

Harga sudah turun, sekarang pastikan barangnya ada!? (*)