Iklan - Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Ada afirmasi PNS, Gaji Guru PPPK Ditanggung Pusat, Pemda Tak Perlu Anggarkan Lagi Mulai 2027

JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengatakan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan proses pengalihan status, termasuk melakukan pemetaan dan verifikasi data guru. Sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu direncanakan beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Keterangan foto: Dirjen GTK Nunuk Suryani berbicara menggunakan mikrofon dalam acara capaian program prioritas Direktorat Guru Tenaga Kependidikan dan Humas di Jakarta pada 18 November 2026

Pengalihan tersebut akan dilakukan secara serentak tanpa melalui tes dan menjadikan para guru tersebut sebagai aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat.

"Untuk PPPK guru, pengalihan status ke penuh waktu itu serentak. Per 1 Januari 2027, guru paruh waktu sudah menjadi penuh waktu ASN pusat," ujar Nunuk dalam keterangan yang diterima tvrinews di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh guru yang akan dialihkan masih aktif mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Proses pendataan tersebut melibatkan pemerintah daerah, melalui operator dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Nunuk menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi sebagai dasar pengalihan tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Regulasi tersebut diperlukan sebelum kebijakan pengalihan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Dari sisi pembiayaan, gaji guru PPPK paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu akan ditanggung pemerintah pusat melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Per 1 Januari itu penggajiannya sudah diberikan oleh pusat. Jadi pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan lagi karena akan dobel penggajian," tuturnya.

Meski tata kelola kepegawaian guru beralih ke pemerintah pusat, Nunuk menegaskan pelaksanaan tugas guru di sekolah tetap membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penataan kebutuhan, penempatan, serta pemindahan guru akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pengelolaan kinerja dan pelaksanaan tugas di satuan pendidikan akan diatur melalui pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain pengalihan status PPPK, pemerintah juga tengah membahas kebijakan afirmasi bagi guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Nunuk menyebutkan, kebijakan afirmasi tersebut masih dalam pembahasan melalui penyusunan peraturan pemerintah (PP). Guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lolos nantinya tetap dapat melanjutkan tugas dalam status PPPK.(*)
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Ada afirmasi PNS, Gaji Guru PPPK Ditanggung Pusat, Pemda Tak Perlu Anggarkan Lagi Mulai 2027
  • Ada afirmasi PNS, Gaji Guru PPPK Ditanggung Pusat, Pemda Tak Perlu Anggarkan Lagi Mulai 2027
  • Ada afirmasi PNS, Gaji Guru PPPK Ditanggung Pusat, Pemda Tak Perlu Anggarkan Lagi Mulai 2027
  • Ada afirmasi PNS, Gaji Guru PPPK Ditanggung Pusat, Pemda Tak Perlu Anggarkan Lagi Mulai 2027
  • Ada afirmasi PNS, Gaji Guru PPPK Ditanggung Pusat, Pemda Tak Perlu Anggarkan Lagi Mulai 2027
  • Ada afirmasi PNS, Gaji Guru PPPK Ditanggung Pusat, Pemda Tak Perlu Anggarkan Lagi Mulai 2027

Posting Komentar