Perkuat Independensi Bursa, OJK Dorong Demutualisasi BEI
Jakara : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia. Salah satu rencana utama tersebut adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia.
 |
| Penjabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (ketiga dari kiri) dalam Dialog Pelaku Pasar Modal, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026 |
Penjabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan demutualisasi sebagai amanat undang-undang. Langkah ini ditujukan memperkuat tata kelola dan independensi Bursa.
“Dalam undang-undang P2SK disebutkan bahwa Bursa Efek dibuka supaya pihak lain bisa menjadi pemegang saham Bursa Efek. Dalam rangka penguatan governansi dan mitigasi dari benturan-benturan kepentingan tadi serta peningkatan independensi transparansi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Bursa Efek,” ujar Friderica dalam Dialog Pelaku Pasar Modal, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menilai demutualisasi bukan hal baru di pasar modal global. Ia menyebut model tersebut telah diterapkan di Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan India.
Menurut Pandu, bursa pascademutualisasi umumnya menjadi perusahaan for profit bahkan perusahaan terbuka. Ia menyebut, dana investasi milik pemerintah (sovereign wealth fund) di negara tersebut sering menjadi pemegang saham.
“OJK lah yang melakukan peraturan, pemegang saham ya fokus kepada for profit untuk institusi itu. Jadi itu sangat simpel menurut saya, dan sudah terbukti,” kata Pandu.
Pandu memastikan demutualisasi tidak akan menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai BUMN. Ia menegaskan independensi Bursa tetap terjaga melalui peran regulator pasar modal.
OJK akan melanjutkan pembahasan demutualisasi bersama pemerintah dan Bursa Efek Indonesia. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing pasar modal nasional.(*)
