Pemerintah Minta Maaf Rakornas Kepala Daerah Akan Macet
Jakarta-: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terutama di Bogor dan sekitarnya. Permohonan maaf karena terganggunya aktivitas masyarakat imbas acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakornas) 2026.
 |
| Kepala daerah mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah Kamis 27 Februari 2025 |
"Kami memohon maaf akan terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar Sentul. Mohon maaf Warga Bogor dan sekitarnya apabila perjalanan terganggu pada pagi hari atau selesai sore hari,"kata Wamendagri Bima, dalam keterangannya seperti diunggah di akun medsos instagram pribadinya, Minggu 1 Februari 2026.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026. Wamendagri Bima mengatakan rakornas akan dihadiri oleh 4.500 peserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia meminta agar masyarakat untuk menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung dari pukul 06.00WIB-18.00WIB. Kemendagri dan Kepolisian RI bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkoordinasi untuk meminimalisir kemacetan.
"Mudah-mudahan warga Bogor dan sekitarnya bisa menyesuaikan. Mohon maaf,"ujarnya.
Wamendagri Bima memastikan persiapan sudah maksimal dan kepala daerah menyatakan siap untuk mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima bersama Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya mengecek langsung ke lokasi acara di Sentul.
"Kita persiapan maksimal untuk rakornas kepala daerah untuk mendengarkan arahan Presiden,"kata Bima. "Aamin, lancar-lancar,"kata Seskab.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan mengatakan rakornas bertujuan mendukung program Presiden Prabowo disektor kedaulatan pangan dan energi. Forum ini digelar untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Serta mendorong ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.(*)
