Ketua PWI Pusat Tegaskan Pers Penjaga Demokrasi
Jakarta : Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menegaskan kembali peran pers sebagai penjaga demokrasi. Pers dinilai memiliki tanggung jawab menjaga arah kebijakan publik melalui informasi yang bertanggung jawab.
 |
| Penanggung Jawab HPN 2026 sekaligus Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Senin 9 Februari 2026 |
Penanggung Jawab HPN 2026 sekaligus Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan pers bukan sekadar industri informasi. Pers merupakan bagian dari fondasi demokrasi dalam pembangunan nasional.
“Karena itu eksistensi pers bukan sekedar hanya industri informasi, melainkan juga bagian dari fondasi demokrasi dalam pembangunan nasional. Komitmen tersebut dijaga melalui kode etik jurnalistik,” kata Munir dalam HPN 2026, di Serang, Banten, Senin 9 Februari 2026.
Ia menegaskan kode etik jurnalistik menjadi pembeda antara pers arus utama dan lalu lintas informasi tanpa tanggung jawab. Etika menuntut wartawan bekerja profesional, akurat, dan berimbang.
“Wartawan hidup dalam kewaspadaan dan kegelisahan intelektual bukan karena takut kepada kekuasaan tetapi karena takut keliru menyampaikan kebenaran. Takut jika informasi yang dipublikasikan justru menyesatkan bukan mencerahkan,” ujarnya.
Kritik pers terhadap pemerintah dinilai sebagai bagian penting dari demokrasi. Kritik tidak dimaknai sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kepentingan publik dan tanggung jawab kepada publik.
Munir menegaskan kritik yang disampaikan pers bertujuan untuk mengingatkan arah kebijakan. Kritik pers tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan kekuasaan.
“Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada pemerintah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa langkah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” ujarnya.
Ia menyebut keberhasilan pemerintah sejatinya adalah keberhasilan rakyat. Namun hal itu hanya mungkin jika kebijakan terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan.
“Kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman. Pada akhirnya, bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, serta akuntibe,” ucapnya.
Menurut dia, HPN 2026 sebagai tekad bersama memperkuat integritas dan keberlanjutan pers Indonesia. Dengan pers yang sehat, ekonomi berdaulat dan bangsa kuat diyakini dapat terwujud.(*)
