Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Ekspor Beras
Jakarta : Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah tidak gegabah untuk merencanakan ekspor beras. Apalagi hal ini berlangsung di tengah kondisi ketahanan pangan nasional yang masih rapuh.
 |
| Petugas Bulog melakukan pengemasan beras SPHP di gudang untuk memastikan stok dan distribusi tetap aman serta lancar menjelang Ramadan dan Idulfitri di Subang, Jawa Barat |
Politisi Partai Golkar ini menilai rencana Bulog mengekspor satu juta ton beras ke Asia sebagai kebijakan berisiko tinggi. Ini karena Indonesia baru saja mengalami krisis beras pada 2023 akibat El Nino yang memicu kemarau panjang.
"Jangan ulangi kesalahan masa lalu, beras bukan komoditas biasa tetapi menyangkut perut rakyat," ujarnya, Senin, 9 Februari 2026. Jika salah hitung, lanjut dia, harga bisa melonjak dan pasokan bisa terganggu.
Firman mengungkapkan kondisi Indonesia saat ini masih diwarnai anomali cuaca, potensi banjir, dan risiko gagal panen. Karena itu, pemerintah dan Bulog perlu memprioritaskan penguatan cadangan beras nasional sebelum berbicara soal ekspor.
"Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan," ucapnya. "Pemerintah perlu meningkatkan produksi dalam negeri, serta memperkuat sistem antisipasi dampak cuaca ekstrem agar tidak tergantung pada impor."
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyatakan Indonesia berpeluang membantu negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras. Menurut dia, hal ini seiring serapan beras Perum Bulog yang dilaporkan melonjak tajam pada awal 2026.
Amran mengatakan lonjakan serapan menunjukkan kapasitas produksi dan stok nasional berada dalam kondisi kuat. Menurut dia, dengan laju serapan yang stabil, Indonesia tidak hanya mampu mengamankan kebutuhan dalam negeri.
"Kalau ini bertahan dan konstan, insyaallah kita bisa menyuplai negara sahabat," ujarnya. Terutama bagi negara-negara yang memang tengah membutuhkan akibat kekurangan stok beras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat serapan setara beras dari produksi dalam negeri mencapai sekitar 112 ribu ton. Ini berarti meningkat lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada awal 2025, realisasi serapan hanya berada di kisaran 14 ribu ton. Sehingga lonjakan ini menjadi capaian tertinggi awal tahun dalam lima tahun terakhir.
Amran menegaskan peningkatan serapan merupakan hasil kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani. "Negara hadir langsung menyerap hasil panen untuk menjaga harga dan memperkuat cadangan pangan," ujarnya.(*)
