Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih berlanjut. Sejumlah pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik.
 |
| Kereta Cepat Whoosh, sesaat sebelum keberangkatan |
Tim penyelidik KPK pekan ini melakukan serangkaian permintaan keterangan kepada berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemetaan awal terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek KCIC.
“Dalam penyelidikan perkara KCIC, penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak. Setiap informasi sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (1/11/2025).
Menjawab pertanyaan mengenai pihak yang telah dipanggil, termasuk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Budi belum memberi kepastian. Ia menyebut proses masih berada di tahap penyelidikan sehingga belum dapat dibuka ke publik.
“Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang, kami belum bisa menyampaikan secara lengkap. Namun, KPK berhati-hati agar proses hukum tetap objektif dan akurat," ucapnya.
Ia mengatakan, tim KPK terus menelusuri berbagai bukti dan informasi baru terkait dugaan penyimpangan anggaran. Termasuk, aspek pengadaan, pembebasan lahan, dan penggunaan dana investasi dalam proyek KCIC.
“Kami pastikan penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres. Tim terus melakukan pengumpulan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui perkara ini," katanya.
KPK membeberkan, penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dimulai sejak awal tahun 2025. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan informasi tambahan jika mengetahui dugaan pelanggaran.
Sementara itu, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya menyoroti adanya dugaan mark up anggaran proyek KCIC. Ia membandingkan biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dengan proyek serupa di Tiongkok.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Sedangkan di Tiongkok hanya 17 hingga 18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat," kata Mahfud.
Menurutnya, perbedaan biaya tersebut menunjukkan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh potensi korupsi di proyek tersebut.
Proyek Kereta Cepat merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mendapat sorotan publik. KPK menegaskan komitmennya memastikan seluruh proyek strategis nasional berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.(*)
