Jakarta : Sekolah dapat mengajukan revitalisasi gedung secara daring melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan.
 |
| Presiden Prabowo Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah, Usulan Revitalisasi Secara Daring |
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan kini dibuat lebih mudah melalui Aplikasi Revitalisasi Sekolah.
“Pemerintah berupaya mempermudah mekanisme pengusulan program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2026 melalui pemanfaatan Aplikasi Revitalisasi Sekolah,” ujar Gogot.
Aplikasi yang dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id ini berfungsi sebagai pusat kendali perencanaan dan monitoring.
Fungsinya membantu pemerintah daerah dan sekolah mengajukan usulan secara digital melalui fitur seperti rekomendasi otomatis berbasis data dapodik, pemeriksaan kelengkapan dokumen secara real time, pemeringkatan sasaran yang objektif, verifikasi berlapis, dan akses detail kondisi sekolah hingga tingkat ruang.
 |
| Presiden Prabowo Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah, Usulan Revitalisasi Secara Daring |
“Aplikasi Revitalisasi menjadi pintu masuk proses perencanaan hingga evaluasi revitalisasi satuan pendidikan 2026 agar prosesnya berjalan cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” kata Gogot.
Menu revitalisasi juga diperluas agar lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah. Pilihannya mencakup pembangunan ruang belajar baru, rehabilitasi ruang yang rusak, dan penataan lingkungan sekolah, termasuk pagar, akses masuk, ruang tunggu, estetika, serta penyediaan sumber air bersih untuk memastikan sanitasi yang layak.
Program ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta, dengan prinsip pemerataan dan keberpihakan pada daerah 3T serta sekolah yang tingkat kerusakannya paling tinggi.
Gogot menyampaikan bahwa tantangan pemerataan akses pendidikan masih besar. Saat ini terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas rusak sedang atau berat di 195 ribu sekolah.
“Tentu tidak bisa diselesaikan dalam 1–2 tahun ke depan, tetapi kita harus menyelesaikan yang masuk skala prioritas agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,” kata Gogot.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 juga telah diperkuat dengan Instruksi Presiden dan komitmen antara pemerintah daerah, Kemendikdasmen, Kantor Staf Presiden, DPR, dan Kementerian Dalam Negeri.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi daerah untuk memastikan usulan tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan, menyusun prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, melakukan asesmen lapangan, serta mendampingi sekolah dalam melengkapi dokumen.
Sekolah wajib menyiapkan berkas berupa dokumen lahan, foto kondisi kerusakan dengan geotagging dari enam sudut, dan formulir tingkat kerusakan yang sesuai ketentuan Kementerian PUPR serta ditandatangani surveyor.(*)
