Karawang: DPRD Provinsi Jawa Barat bersiap melakukan efisiensi belanja rutin dampak pengurangan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.(30/10/25).
 |
| Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono |
Menurut dia, pemerintah daerah hingga lembaga legislatif harus menyesuaikan diri dengan melakukan efisiensi terhadap pos-pos pengeluaran. Terutama, yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Semua daerah kena dampak pengurangan TKD. Maka yang paling mudah dilakukan adalah efisiensi pada belanja-belanja yang tidak berkaitan langsung dengan rakyat,” kata Ono, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, efisiensi itu mencakup berbagai jenis pengeluaran rutin, seperti biaya rapat, makan minum, perjalanan dinas. Serta pengeluaran operasional lainnya yang dapat ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Beberapa daerah, lanjut Ono, bahkan telah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH). Hal tersebut dilakukan untuk menekan biaya operasional seperti listrik, air, dan konsumsi di kantor pemerintahan.
“Sebagian daerah memilih WFH sebagai langkah efisiensi. Karena bisa menghemat biaya listrik, air, dan kebutuhan lain di kantor,” kata dia.
Sementara itu, Pemprov Jabar akan mulai melakukan uji coba Work From Home (WFH) pada November 2025 mendatang. Rencananya uji coba sendiri akan berlangsung dari November hingga akhir Desember 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi mengatakan, uji coba akan dilakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dilakukan menyusul kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait efisiensi anggaran pada 2026.
"Aturan uji coba WFH ini tertuang dalam Surat Edaran nomor 150/KPG.03/BKD. Dan sudah disosialisasikan pada 27 Oktober 2025 kemarin," ujarnya.(*)
