MA: Pelanggaran Administrasi Pencalonan Bukan Hanya Urusan Kontestan

Penegasan itu tertuang dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan suket penyetaraan yang menjadi objek perkara tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan salinan putusan yang dilihat pada Selasa, 10 November 2026, MA menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum ketika memeriksa gugatan yang diajukan Subhan.

Mahkamah Agung berpandangan, PTUN memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap tindakan administrasi pemerintahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kewenangan tersebut juga mencakup upaya pemulihan terhadap akibat pelanggaran administrasi.

Dalam pertimbangannya, MA menyoroti pentingnya memberikan ruang hukum kepada masyarakat untuk menguji persoalan administrasi yang berkaitan dengan persyaratan pemilu.

“Pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat,” demikian pertimbangan Mahkamah Agung dalam pernyataan tertulis, Selasa, 10 November 2026.

MA juga menilai Subhan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan karena sebagai warga negara Indonesia, dirinya mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih sebagai presiden maupun wakil presiden.

Hak tersebut, menurut MA, merupakan bagian dari kepentingan warga negara yang wajib dilindungi melalui mekanisme hukum.

“Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan tersebut merupakan nilai yang harus dilindungi oleh hukum,” demikian pertimbangan dalam putusan tersebut.

Selain persoalan kedudukan hukum penggugat, MA juga menempatkan ketentuan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagai bagian penting dalam penegakan hukum pemilu.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Dalam konteks tersebut, MA menekankan bahwa seluruh persyaratan pencalonan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.

Putusan ini menjadi perhatian dalam penegakan hukum administrasi pemilu karena menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih dan hak dipilih dapat memperjuangkan kepentingan hukumnya melalui jalur peradilan.(*)