Jerman Tegaskan Palestina Harus Dilibatkan dalam Rencana Trump

Sabtu, Januari 24, 2026

Today's Karawang

Berlin : Jerman menegaskan warga Palestina harus dilibatkan secara penuh dalam rencana Amerika Serikat untuk membangun kembali Gaza. Pemerintah Jerman menilai keterlibatan tersebut penting agar hak-hak penduduk Gaza tetap dihormati dan proses rekonstruksi berjalan secara adil serta berkelanjutan.

Kondisi Gaza setelah diterpa badai musim dingin (Foto: X - Philippe Lazzarini)

Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Josef Hinterseher, mengatakan pihaknya mencermati rencana yang dipresentasikan dalam forum internasional di Davos. Rencana tersebut menampilkan konsep Gaza baru dengan gedung-gedung bertingkat tinggi, kawasan pesisir yang ditujukan untuk pariwisata.

Melansir dari Anadolu, Sabtu, 24 Januari 2026, rencana tersebut juga menampilkan konsep pembangunan unit permukiman, pertanian, dan industri. Meski demikian, Jerman menekankan bahwa penduduk Palestina harus terus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hinterseher juga menyambut baik pengumuman Amerika Serikat mengenai rencana penyelenggaraan konferensi rekonstruksi Gaza dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sinyal penting bagi upaya pemulihan wilayah yang telah mengalami kehancuran besar akibat konflik berkepanjangan.

Sementara itu, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman menyampaikan adanya batasan tegas dalam proses pembangunan kembali Gaza. Juru bicara kementerian, Lisa Royaee, menegaskan bahwa tidak boleh ada aneksasi wilayah Gaza.

Royaee menambahkan, fokus utama rekonstruksi harus diarahkan pada kepentingan serta kesejahteraan penduduk setempat. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza yang menghentikan perang Israel di wilayah tersebut.

Dewan Perdamaian yang dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza kini memiliki mandat lebih luas. Mandat tersebut mencakup pembangunan perdamaian di wilayah-wilayah yang terdampak atau berisiko konflik.(*)