Jakarta: Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) mengungkapkan lingkungan sekolah rentan terhadap maraknya peredaran rokok di kalangan pelajar.
 |
| Ilustrasi siswa merikok di sekolah (Foto: screenshot Instagram) |
Berdasarkan Survei IDEAS pada 2024, 67,9 persen anak mendapatkan rokok dari orang lain, terutama teman dan tetangga.
Demikian disampaikan Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS, Agung Pardini, dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025). Hal ini menunjukkan lingkungan sosial di luar rumah, termasuk sekolah, sangat berperan dalam membentuk perilaku merokok.
Agung mengungkapkan persoalan kebiasaan merokok di kalangan anak dan remaja miskin, bahkan sejak usia sekolah dasar. Karenanya, ia meminta agar sekolah dan lembaga pendidikan lebih ketat dalam mengawasi anak didik.
“Sekolah harus menjadi ruang yang benar-benar bebas rokok. Tidak hanya dari konsumsi, tapi juga dari promosi dan penjualan,” kata Agung.
IDEAS juga menyoroti masifnya iklan dan promosi rokok yang menyasar kelompok muda dengan menonjolkan nilai kebebasan, maskulinitas, dan petualangan. “Di tengah banjir iklan, kesadaran publik soal bahaya rokok tenggelam, anak-anak miskin justru menjadi target paling empuk,” ujar Agung.
 |
| Berdasarkan Survei IDEAS pada 2024, 67,9 persen anak mendapatkan rokok dari orang lain, terutama teman dan tetangga |
Agung pun mendorong pemerintah untuk lebih memperketat larangan iklan, promosi, dan penjualan rokok di sekitar sekolah. Terutama di wilayah pedesaan yang rentan.
Sebelumnya, kasus penamparan terhadap siswa berinisial ILP (17) oleh Kepsek SMAN 1 Cimarga Dini Fitri dilaporkan ke polisi, Jumat (10/10/2025). Orang tua ILP melaporkan Dini meskipun anaknya tidak mengalami bekas luka fisik.
Peristiwa dugaan kekerasan ini berawal ketika Dini Fitri melihat adanya asap rokok dari tangan Indra. Ketika hendak ditegur, peserta didik tersebut malah kabur dari pandangan Dini.
Ketika ditangkap, ILP tidak mengakui bahwa dirinya telah merokok di lingkungan sekolah. Menurut penuturan pribadi Dini, ia kemudian menepuk punggung ILP secara tidak keras.
Dugaan yang dilaporkan sebagai tindakan kekerasan ini pun melahirkan demonstrasi mogok sekolah siswa. Pada 13 Oktober 2025 kemarin, ada sekitar 630-an peserta didik dari 19 kelas yang menunjukkan protes.
Beberapa murid bahkan menginginkan agar Dini Fitri segera dilengserkan dari posisinya. Demi menurunkan intensi, Pemerintah Provinsi Banten segera menonaktifkan Dini.
Adapun Pemprov Banten kembali mengaktifkan status Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga milik Dini Fitri pada 15 Oktober 2025. Langkah ini diambil pasca penyelesaian dengan cara kekeluargaan dilakukan pada Rabu (15/10/2025).
Dini Fitri batal dicopot berdasarkan pertimbangan tertentu. Di antaranya demi menjaga proses keberlangsungan pembelajaran di sekolah dan mengatasi masalah baru seandainya harus dipindah.
Proses mengaktifkan kembali Dini Fitri ini dilakukan lantaran status sebelumnya hanya nonaktif, bukan dicopot dari jabatannya. Hal itu hanya bersifat sementara demi menjaga status kondusif di sekolah.
"Situasi saat itu tidak kondusif, jadi keputusan Dindikbud agar semua kembali normal dalam proses pembelajaran. Sifatnya bukan hukuman atau pemberhentian, hanya nonaktif sementara," kata Gubernur Banten Andra Soni.
Akhir kasusnya difasilitasi oleh Pemprov Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Indra Lutfiana Putra saat itu hadir tanpa didampingi oleh orang tuanya.
Pertemuan pada 15 Oktober 2025 tersebut memperlihatkan kedua belah pihak terlibat saling memaafkan. “Saya minta maaf atas kesalahan saya,” ujar Indra.
Adapun Kepsek SMAN 1 Cimarga Dini Fitri memaafkan muridnya serta meminta maaf kembali. Kemudian, Dini juga meminta Indra agar bisa bersikap ikhlas atas apa yang telah terjadi.(*)
