Jakarta: Pemerintah meminta kepada para pengelola pesantren-pesantren di seluruh Indonesia untuk memperbaiki surat izin mendirikan bangunan. Atau yang saat ini berubah menjadi surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 |
| Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar saat meninjau lokasi gedung yang ambruk di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Foto: Kemenko PM) |
“Ini harus diperbarui semua pesantren, bangunan sekecil apapun harus ada PBG. Karena itu, sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free (gratis),” kata Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Rabu (8/10/2025).
Ia pun meminta untuk pesantren yang tengah dalam proses pembangunan atau revitalisasi gedung untuk dihentikan dulu. Tujuannya untuk memastikan perizinan mereka terlebih dahulu sudah sesuai standar keamanan gedung.
“Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan, hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin,” ujar Cak Imin, panggilan akrabnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga akan segera membuka layanan hotline pengaduan bangunan pondok pesantren yang rawan rubuh atau ambruk. Layanan komunikasi langsung melalui telepon ini nantinya juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan bangunan sekolah yang dianggap rawan.
Ia mengatakan, terkait nomor layanan hotline, pemerintah akan segera mempublikasikannya kepada masyarakat dalam waktu dekat. “Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” ujarnya.
Ia mengatakan, layanan hotline tersebut akan membantu pemerintah bersama masyarakat dalam melakukan cek dan ricek. Sekaligus menanggulangi apabila ada masalah bangunan di sebuah pesantren.
Selain layanan hotline, pemerintah juga akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren. Satgas ini nantinya bertugas untuk melakukan cek dan ricek data bersama masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
Cak Imin mengatakan, Satgas ditujukan untuk mencegah agar tidak terjadi musibah lagi yang berkaitan dengan bangunan pesantren. “Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi dan pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya," katanya.
Sebelumnya, bangunan Mushala di lantai tiga Ponpes Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, ambruk pada Senin (29/9) di tengah renovasi. Saat kejadian ratusan santri sedang melaksanakan salat berjamaah dan terjebak di bawah puing-puing.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan seluruh jenazah korban reruntuhan telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan mengatakan, total sebanyak 63 jenazah telah berhasil dievakuasi.(*)
