KPK Buka Kemungkinan Periksa Gubernur Sumut Terkait Pengadaan
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution.
 |
| Gubernur Sumut, Bobby Nasution menghadiri Pelantikan Pengurus KONI Sumut Masa Bakti 2025-2029, di Medan, Selasa (10/6/2025) (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut/Imam Syahputra) |
Ia akan diperiksa terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di wilayah Sumatra Utara.
"KPK terbuka kemungkinan untuk melakukan pemanggilan, untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak siapapun. Karena tentu dalam pemanggilan, pemeriksaan tersebut, KPK membutuhkan informasi dan keterangan dari pihak yang bersangkutan," kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (22/7/2025).
KPK, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan untuk memanggil dan memeriksa siapapun yang keterangannya dibutuhkan oleh penyidik. "Sehingga keterangan dari para pihak tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh penyidik," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution memastikan, siap jika diperiksa oleh KPK. Terlebih, anak buah Bobby telah menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
"Kemarin saya sampaikan sudah jelas, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan saya sampaikan kemarin. Jangankan gubernurnya, bahkan semua ASN semua yang perlu memberikan keterangan dipanggil harus siap, semua bupati, semua ASN kalau perlu dipanggil," kata Bobby di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Jakarta, Selasa (1/7/2025).
KPK sebelumnya telah memeriksa istri Kepala Dinas PUPR nonaktif Sumut, Topan Obaja Putra Ginting yaitu Isabella. Ia didalami terkait temuan uang miliaran rupiah saat penyidik menggeledah rumahnya.
Topan Ginting dikenal sebagai orang kepercayaan Bobby Nasution di lingkungan ASN Medan dan Sumut. Saat Bobby menjadi Gubernur Sumut, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut pada Februari 2025.
KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kemudian juga, Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatra Utara.
Dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan lima orang tersangka salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Penetapan tersangka dilakukan usai Operasi Tangkap Tangan yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025.
KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Yakni, Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua/PPK, Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut.
Kemudian dua tersangka dari pihak swasta yaitu Akhirun Efendi Siregar selaku Dirut PT DNG. Serta, Rayhan Dulasmi Pilang sebagai Dirut PT RN (*).
