Polres Bogor Gagalkan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia, 2 Koordinator Ditangkap
BOGOR - Polres Bogor menggagalkan keberangkatan 22 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut, polisi menangkap dua orang yang berperan sebagai koordinator perekrutan.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan, 22 calon korban tersebut seluruhnya laki-laki dengan rentang usia sekitar 30 tahun ke atas. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
“Korbannya berjumlah 22 orang, semuanya laki-laki dengan rentang usia sekitar 30 tahun ke atas, berasal dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” kata Arfan dalam konferensi pers di Markas Polres Bogor, Cibinong, Jumat, 21 November 2026.
Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial FIK (37), warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan STH (38), warga Kota Medan, Sumatera Utara.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polres Bogor pada 19 Oktober 2026. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan 22 calon korban yang dikumpulkan di sejumlah penginapan dan vila di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk Kecamatan Tamansari.
Menurut Arfan, para calon korban awalnya ditawari pekerjaan di luar negeri melalui media sosial maupun perantara. Mereka dijanjikan pekerjaan di sektor konstruksi, perkebunan buah, dan bidang lainnya dengan iming-iming penghasilan tinggi. Namun, setelah berada di Bogor, mereka baru diberi tahu bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah menjadi tentara di Rusia.
“Para pelaku menjanjikan apabila berhasil berangkat sampai ke Rusia, korban mendapatkan 10.000 dolar AS untuk penandatanganan kontrak pertama selama satu tahun, ditambah gaji 3.000 dolar AS per bulan,” ujarnya.
Selama menunggu keberangkatan, para calon korban mendapatkan fasilitas penginapan, transportasi, serta uang makan sebesar Rp50.000 per orang setiap hari. Kedua koordinator juga mengatur pemeriksaan kesehatan dan pengurusan dokumen perjalanan sebelum keberangkatan.
Arfan mengungkapkan, berdasarkan keterangan tersangka, jaringan perekrutan tersebut diduga telah memberangkatkan sekitar 200 orang ke Rusia melalui negara transit Thailand. Para calon pekerja disebut menggunakan alasan perjalanan wisata untuk masuk ke Thailand, sebelum kemudian dipersiapkan melanjutkan perjalanan ke Rusia.
Kepala Satuan Reserse PPA-PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri mengatakan, penyidik menemukan indikasi sejumlah orang yang sebelumnya diberangkatkan telah berada di Rusia dan bergabung menjadi anggota tentara.
“Kalau berdasarkan keterangan tersangka dan kami cek dari handphone-nya, ada beberapa orang yang memang masih berkomunikasi dan sekarang posisinya sudah ada di Rusia. Sudah jadi anggota tentara juga,” kata Silfi.
Meski demikian, kepolisian masih mendalami identitas dan kondisi sekitar 200 orang yang menurut pengakuan tersangka telah diberangkatkan ke luar negeri. Penyidik juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengembangkan penyelidikan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan perekrutan di luar negeri.
Dalam menjalankan aktivitasnya, kedua tersangka diduga memperoleh bayaran harian dan komisi berdasarkan jumlah orang yang berhasil direkrut. FIK disebut menerima Rp300.000 per hari, sedangkan STH memperoleh Rp150.000 per hari. Keduanya juga berpeluang mendapatkan komisi sebesar 600 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut hingga diberangkatkan ke Rusia.
Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain paspor milik calon korban, tiket penerbangan Indonesia-Thailand, tiket kepulangan, bukti pemesanan hotel di Thailand, dua telepon genggam, percakapan grup WhatsApp, serta bukti transfer pembayaran.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan pidana lainnya. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Sementara itu, terhadap 22 calon korban yang berhasil dicegah keberangkatannya, Polres Bogor berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja.
Arfan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan tinggi tanpa informasi dan prosedur penempatan yang jelas.
“Kami imbau seluruh masyarakat berhati-hati apabila mendapatkan informasi pekerjaan yang tidak dapat ditelusuri dan jangan mudah tergiur dengan janji gaji tinggi di luar negeri,” katanya.
Polres Bogor menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan tersebut. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas tawaran kerja di luar negeri melalui jalur resmi agar tidak terjebak dalam praktik perdagangan orang maupun penempatan pekerja migran yang melanggar ketentuan.(*)
Baca Juga:

Posting Komentar