Polemik Pilkades Bengle Karawang, DPRD Jabar Minta DPMD Tegas Tertibkan Pendukung

Polemik Pilkades Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, yang diwarnai unggahan media sosial bernuansa gender kini mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M.

Pipik mengingatkan, demokrasi bukan soal laki-laki harus menang dan perempuan harus tersingkir. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin selama memenuhi persyaratan.

Lucunya, di negara demokrasi seperti Indonesia, perempuan bisa menjadi presiden, menteri, anggota DPR hingga kepala daerah. Lantas, mengapa dalam kontestasi Pilkades masih ada yang mempersoalkan pemimpin berdasarkan gender?

Pipik pun meminta seluruh pihak, terutama tim sukses dan pendukung calon kepala desa, agar tidak menyebarkan provokasi yang bisa memecah belah masyarakat.

Ia juga meminta Pemkab Karawang melalui DPMD memberikan arahan tegas kepada seluruh calon kepala desa agar mampu mengendalikan pendukung masing-masing.

Pilkades itu mencari pemimpin desa, bukan mencari siapa yang paling berkuasa merendahkan perempuan.

Kalau memang punya kualitas, tunjukkan lewat gagasan dan program kerja. Jangan sampai karena kehabisan bahan untuk beradu visi, gender justru dijadikan senjata politik.

Demokrasi harusnya semakin dewasa, bukan malah mundur hanya karena takut dipimpin perempuan.(*)