Demo Besar Mahasiswa Ujian Berujung Gas Air Mata

Ketegangan memuncak di ibu kota negara bagian Jharkhand, India, ketika aksi unjuk rasa menuntut perombakan sistem ujian rekrutmen pegawai negeri berujung pada bentrokan fisik dengan aparat kepolisian.

Ribuan mahasiswa dan pencari kerja yang berkonvoi menuju gedung parlemen daerah harus berhadapan dengan barikade ketat serta tembakan gas air mata. Berdasarkan laporan yang dihimpun, gelombang protes ini telah berlangsung selama lebih dari dua pekan terakhir.

Para peserta aksi mendesak adanya transparansi total menyusul dugaan kebocoran lembar jawaban pada ujian layanan sipil pendahuluan yang diselenggarakan oleh Komisi Layanan Publik Jharkhand (JPSC) pada April lalu.

Hasil seleksi yang diumumkan bulan Juli memicu kecurigaan publik setelah sejumlah peserta mendapati kejanggalan pada perolehan nilai.

Kepala Kepolisian Sektor Kota Ranchi, Paras Rana, memberikan keterangan resmi kepada kantor berita ANI terkait insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa sebagian besar massa aksi sebenarnya menyampaikan aspirasi secara tertib, namun situasi memanas akibat aksi provokatif dari sebagian kecil oknum.

"Sekitar 90 persen mahasiswa bertindak damai, tetapi ada sebagian pihak yang tidak mendengarkan bahkan kepada perwakilan mereka sendiri," ujar Paras Rana sebagaimana dilansir dari kantor berita ANI Senin 10 Agustus 2026.

Pihak kepolisian mengklaim telah mengedepankan langkah persuasif serta mengerahkan kekuatan minimum dalam durasi singkat mengingat massa yang hadir sebagian besar adalah kaum terpelajar.

Kendati demikian, bentrokan tetap tak terhindarkan setelah sejumlah demonstran berupaya menerobos barikade pengamanan dan melemparkan batu ke arah petugas, yang mengakibatkan tiga personel kepolisian mengalami luka-luka.

Situasi di Ranchi kian kompleks dengan masuknya dukungan politik dari partai oposisi Bharatiya Janata Party (BJP) yang mendesak investigasi federal. Di sisi lain, Kepala Menteri Jharkhand, Hemant Soren, menilai ada upaya politisasi di balik aksi massa ini dan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengusut tuntas sengkarut seleksi aparatur negara tersebut.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh Departemen Investigasi Kriminal (CID) setempat, menyusul pengunduran diri serta penangkapan sejumlah pejabat tinggi JPSC.(*)