Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Beras Jelang HUT Ke-81 RI
Jakarta: Pemerintah kembali memperkuat program perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sebanyak 997,2 ribu ton beras akan didistribusikan oleh Perum Bulog setelah menerima penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
 |
| Foto ilustrasi beras bantuan |
Program tersebut menyasar 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan sebanyak 30 kilogram beras yang merupakan akumulasi alokasi untuk Juli, Agustus, dan September 2026, sehingga penyaluran dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahap.
Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
"Penyaluran bantuan pangan beras merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," kata Andi Amran Sulaiman dalam keterangan yang dikutip, Minggu, 2 Agustus 2026.
Menurut Amran, Bulog mendapat mandat penuh untuk memastikan bantuan dapat diterima seluruh penerima sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menjelaskan distribusi bantuan dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus 2026 dan akan diselaraskan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia menilai momentum tersebut dipilih agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran pemerintah pada bulan perayaan kemerdekaan.
"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Momentum ini sangat bagus dan tepat," ujar Rachmi.
Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai lokasi distribusi apabila memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai dan mudah dijangkau masyarakat.
"Kalau di desa ada KDKMP yang memiliki gudang dan lokasi yang memadai serta dekat dengan penerima bantuan, tentu bisa dimanfaatkan sebagai titik penyaluran," jelasnya.
Dalam proses penyaluran, pemerintah memastikan data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang diperbarui pada 10 Juli 2026 oleh Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Sosial.
"Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang telah diperbarui BPS. Jumlah penerima bantuan tetap sebanyak 33.244.408 orang seperti pada tahap pertama," kata Rachmi.
Bapanas juga meminta pemerintah daerah bersama Bulog segera menyelesaikan seluruh persiapan distribusi, mulai dari pengecekan kualitas beras, kesiapan gudang, hingga pengangkutan ke daerah tujuan. Wilayah dengan tantangan logistik, khususnya Papua dan daerah terpencil lainnya, diminta menjadi prioritas agar proses penyaluran tidak mengalami hambatan.
Sebelumnya, pelaksanaan bantuan pangan pada tahap pertama yang mencakup alokasi Februari dan Maret 2026 telah mencapai realisasi 99,7 persen atau menjangkau sekitar 33,14 juta KPM. Selain menyalurkan 664,88 ribu ton beras, pemerintah juga mendistribusikan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng kepada masyarakat.
Program bantuan pangan tahun 2026 merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Jumlah alokasi bantuan tahun ini juga lebih besar dibandingkan 2025, yang hanya mencakup empat bulan penyaluran, sedangkan pada 2026 direncanakan berlangsung selama lima bulan.(*)
