 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.(Foto: Humas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar) |
Langkah ini dilakukan setelah penanganan banjir di kawasan Karawang, Bekasi, dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor dinyatakan masuk tahap penyelesaian.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa penataan kawasan Bandung Raya tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, meskipun kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat, penataan harus tetap dilakukan demi keselamatan lingkungan dan warga.
“Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Memang pada musim kemarau penataan akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, Jumat (5/12/2025).
KDM menjelaskan, penanganan banjir di Bandung Raya membutuhkan kerja besar dan terintegrasi. Upaya yang akan dilakukan meliputi normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembenahan tata ruang, penanaman kembali kawasan pegunungan, hingga menghidupkan kembali danau-danau alami yang kini banyak berubah menjadi permukiman.
Ia menegaskan, banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kerusakan kawasan hulu, seperti di daerah Ciwidey dan Pangalengan. Kerusakan tersebut menyebabkan meningkatnya volume serta kecepatan aliran air menuju kawasan permukiman warga.
KDM mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Bandung untuk menindaklanjuti temuan alih fungsi lahan yang masif. “Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampak dari yang Saudara lakukan. Semoga pelaku pengrusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” tegasnya.
Selain alih fungsi lahan, KDM juga menyoroti maraknya pembangunan kawasan wisata yang mengubah daerah resapan air menjadi bangunan permanen. Di sisi lain, banyak permukiman warga yang masih berdiri di sepanjang sepadan sungai, sehingga memperparah rendaman saat debit air meningkat.
Sebagai langkah pemulihan, Pemdaprov Jabar menyiapkan tiga kebijakan utama, yakni mengembalikan tata ruang ke fungsi alam, menghentikan seluruh alih fungsi lahan, serta membangun bendungan di kawasan Kertasari sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir.
KDM juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemda Kota Bandung, Pemda Kabupaten Bandung, dan Pemdaprov Jabar dalam memulihkan tata ruang, termasuk mengembalikan fungsi danau-danau kecil yang telah berubah menjadi kawasan bisnis dan permukiman.(*)
