Intervensi AS di Timur Tengah: Warisan Kelam

Sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat telah mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. 

Namun, sejarah mencatat bahwa setiap upaya Washington untuk mengubah peta politik kawasan tersebut selalu menyisakan pertanyaan besar mengenai risiko, pelajaran, dan warisan yang ditinggalkan.

Konflik yang melibatkan Iran saat ini menandai apa yang disebut sebagai "Perang Teluk ketiga," sebuah babak yang dinilai oleh banyak analis sebagai fase paling berbahaya dan penuh ketidakpastian dibandingkan pendahulunya. 

Penghancuran dan kekacauan yang menyebar mempertegas status Timur Tengah sebagai pusat krisis global yang tak kunjung usai.

Pola Intervensi yang Berulang

Catatan sejarah menunjukkan pola yang konsisten: sejak Perang Dunia II, AS tercatat mencoba menggulingkan pemerintahan di Timur Tengah rata-rata sekali dalam satu dekade. 

Pasukan Divisi Kavaleri ke-1 AS dikerahkan di sepanjang gurun Arab Saudi pada November 1990 menjelang Perang Teluk.

Namun, hampir di setiap kesempatan, intervensi tersebut meninggalkan negara target dan AS sendiri dalam kondisi yang lebih buruk akibat konsekuensi tak terduga yang muncul kemudian.

Kini, di bawah pemerintahan Donald Trump, AS kembali memulai upaya perubahan rezim, kali ini menargetkan Iran, negara dengan populasi 90 juta jiwa. Langkah ini memicu kekhawatiran mendalam bahwa Washington sedang berspekulasi dengan nasib sebuah negara tanpa pemahaman yang memadai tentang dinamika internalnya.

Belajar dari Kegagalan Masa Lalu

Perang Teluk pertama (1990-1991) di bawah George HW Bush mungkin memiliki cakupan yang lebih terukur. 

Pasukan Divisi Kavaleri ke-1 AS dikerahkan di sepanjang gurun Arab Saudi pada November 1990 menjelang Perang Teluk.

Namun, perang tersebut meninggalkan warisan pahit bagi kelompok minoritas seperti Kurdi dan Syiah, yang merasa dikhianati setelah didorong untuk memberontak namun kemudian dibiarkan menghadapi penindasan tanpa bantuan AS.

Kegagalan yang lebih mencolok terjadi pada Perang Teluk kedua (2003-2011). George W. Bush menginvasi Irak dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal sebuah klaim yang terbukti sebagai kegagalan intelijen kolosal.

Mantan kepala MI6, John Sawers Kepada The Guardian, menggambarkan situasi pasca-invasi tersebut sebagai "kekacauan total."

"Tidak ada perencanaan nyata untuk masa setelah perang," ujar Sawers. "Pihak Amerika berasumsi bahwa setelah Saddam digulingkan, para tokoh pengasingan Irak akan mengambil alih dan semuanya akan baik-baik saja. Kenyataannya sangat berbeda."

Risiko Fragmentasi Iran

Dalam konflik saat ini, narasinya semakin membingungkan. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, baru-baru ini memberikan pembenaran yang mengejutkan terkait serangan preemptive terhadap Iran guna melindungi pasukan AS dari potensi serangan balasan.

Namun, strategi ini menyimpan risiko disintegrasi sosial yang masif. Sawers memperingatkan kemungkinan keruntuhan rezim yang dapat menyebabkan Iran terfragmentasi menjadi wilayah-wilayah kecil berdasarkan etnis, menjadikannya sebuah failed state (negara gagal).

"Jika negara tersebut larut ke dalam bagian-bagian komponennya, ia akan menjadi pusat terorisme, penyelundupan, dan kriminalitas," tambah Sawers yang kemudia di kutip oleh The Guardian.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Marinir AS dan warga sipil Irak merobohkan patung Saddam Hussein di Baghdad Tahun 2003

Meskipun Perang Teluk kali ini tidak melibatkan pasukan darat Barat secara besar-besaran, bahaya yang mengintai tetaplah sama: fokus yang kaku pada penghancuran ancaman tanpa memahami kekuatan apa yang akan muncul dari reruntuhan tersebut.

Serangan Amerika membuat Sejumlah keluarga meninggalkan Basra, Irak, pada tahun 2004.

Sejarah mengingatkan kita pada pertanyaan legendaris Jenderal David Petraeus saat menuju Baghdad pada tahun 2003: 

"Beri tahu saya, bagaimana ini akan berakhir?" Hingga saat ini, pertanyaan itu tetap relevan dan belum menemukan jawaban yang melegakan bagi stabilitas dunia.(*)