Jakarta: Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menegaskan kesiapan rekayasa lalu lintas menghadapi lonjakan arus Nataru 2025-2026. Ia menyebut sejumlah titik rawan perlu pengaturan khusus demi kelancaran perjalanan.
 |
| Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (8/12/2025) (Foto: dok. Humas Polri) |
Aries menjelaskan, pihaknya telah mengevaluasi pola pergerakan tahun sebelumnya. Ia menekankan perlunya strategi pengamanan yang lebih adaptif pada periode libur panjang.
“Untuk pengelolaan ruas tol tahun kemarin, kita masih melakukan contra flow belum one way. Tapi nanti ada kebijakan pimpinan mengingat contra flow berbahaya terutama di Kilometer 70-188 Palimanan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Aries juga menyoroti sumber utama pergerakan mudik yang tidak terpusat di Jakarta. Ia menjelaskan arus terbesar justru berasal dari wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur.
“Sumber utama mudik bukan dari Jakarta, tapi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini seputaran aglomerasi yang ada, nanti kita sesuaikan dengan hasil simulasi Jasa Marga,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan hasil survei pergerakan masyarakat jelang Nataru. Ia menyebut, jumlah pemudik berpotensi mencapai 119,5 juta jiwa.
"Hasil survei menunjukkan bahwa 42,01 persen penduduk atau sekitar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan akhir tahun. Faktor pendorong mobilitas antara lain libur panjang dan peningkatan kualitas konektivitas,” katanya.
Dudy menambahkan, kendaraan pribadi tetap menjadi moda perjalanan paling diminati masyarakat. Kondisi ini memerlukan penataan arus di berbagai simpul pergerakan nasional.
“Preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas intensif. Khususnya pada ruas tol menuju simpul transformasi,” ujarnya.
Menhub juga menekankan perlunya antisipasi atas potensi kepadatan di jalur arteri dan tol. Pemerintah menilai penambahan fasilitas pelayanan menjadi bagian penting manajemen perjalanan.
“Sehingga baik jalur arteri maupun jalur tol, potensi kemacetan perlu diantisipasi melalui rekayasa lalu lintas. Termasuk penambahan fasilitas layanan dan peristirahatan,” katanya.(*)
