Besok Dikumpulkan, Walikota Surabaya Tegaskan Siap Bubarkan Ormas yang Terlibat Premanisme
Surabaya: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan sikap tegas terhadap praktik premanisme di Kota Pahlawan. Ia menyatakan siap membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti terlibat tindakan premanisme, termasuk kekerasan dan pemaksaan terhadap warga.(30/12/25).
 |
| Wali Kota Surabaya Eri Cahyad |
“Jadi, ketika itu yang melakukan atas nama organisasi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan. Dan kita juga akan merekomendasikan untuk dibubarkan ormas itu ketika melakukan premanisme di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (29/12/2025) sore.
Wali Kota Eri menyampaikan penegasan tersebut saat menanggapi kasus dugaan pengusiran dan pembongkaran rumah yang ditempati Nenek Elina Widjajanti (80). Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengambil sejumlah langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jadi kita tidak ingin ada premanisme dan kegiatan apapun yang meresahkan masyarakat. Karena itu hari ini kita mengumpulkan arek-arek Suroboyo, kita akan lakukan sosialisasi terkait SK (Satgas) Anti-Premanisme yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Wali Kota Eri menyebut Pemkot Surabaya akan mengonsolidasikan seluruh elemen masyarakat. “Tanggal 31 Desember kita akan mengumpulkan semua ormas dan semua suku yang ada di Kota Surabaya untuk memastikan bahwa telah ada Satgas Anti-Premanisme,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa Kota Surabaya berdiri di atas nilai agama dan Pancasila, sehingga kekerasan tidak dapat ditoleransi. “Maka (kalau) ada yang melakukan ini (premanisme), hukumnya haram di Kota Surabaya,” ucapnya.
Selain itu, Wali Kota Eri meminta masyarakat berani melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dan pemaksaan. “Sehingga kita bisa tindaklanjuti dan kita hilangkan yang namanya premanisme di Kota Surabaya,” ujarnya.
Terkait kasus Nenek Elina, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa persoalan bermula dari sengketa status tanah dan bangunan yang belum diputus pengadilan. Karena itu, ia menilai tindakan pembongkaran secara paksa melanggar hukum. “Ketika terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diputuskan oleh pengadilan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Polda Jawa Timur telah menangani laporan kasus tersebut dan meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. “Ini menjadi atensi betul di Polda Jawa Timur terkait hal ini dan ditingkatkan dari penyelidikan yang mulai dilakukan tanggal 29 Oktober, hari ini menjadi penyidikan,” ucapnya.
Wali Kota Eri berharap aparat penegak hukum bertindak tegas agar memberikan efek jera sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Ia memastikan Pemkot Surabaya terus melakukan pendampingan dan mendorong percepatan proses hukum agar kondisi kota tetap kondusif.
“Saya berharap Polda Jawa Timur segera menetapkan keputusannya, apakah ini benar dan salah, sanksinya apa, sehingga warga Surabaya bisa merasakan ada perlindungan hukum terkait proses hukum yang sudah dilaporkan,” ujarnya, mengakhiri.(*)
