Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa keputusan soal skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh akan sepenuhnya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan pembahasan intensif dan belum ada keputusan final.
 |
| Foto: Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa |
Purbaya mengakui bahwa secara pribadi ia lebih memilih negara tidak menanggung pembayaran utang tersebut. Namun, keputusan tetap berada pada pembahasan di tingkat Presiden dan para pemangku kebijakan.
“Kalau saya pribadi, lebih baik tidak bayar. Tapi ini kan keputusan di level Presiden dan para pemimpin lainnya. Pembahasannya masih berjalan dan belum diputuskan,”kata Purbaya dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 14 November 2025.
Skema yang Dibahas: Pemerintah dan BPI Danantara Berbagi Peran
Menurut Purbaya, opsi yang kini tengah digodok cenderung mengarah pada pembagian peran antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan skema tersebut, pemerintah melalui Kemenkeu hanya akan menanggung komponen infrastruktur dasar, sementara bagian teknologi dan peralatan operasional menjadi tanggung jawab badan investasi.
“Arah pembahasannya sekarang lebih ke pembagian peran. Infrastruktur seperti rel atau jalan itu bagian Kemenkeu. Tapi urusan rolling stock tidak masuk tanggungan kami,” jelasnya.
Rolling Stock Bukan Tanggung Jawab Kemenkeu
Purbaya menegaskan bahwa komponen rolling stock seperti rangkaian kereta, sistem kelistrikan, dan peralatan operasional tidak direncanakan masuk ke dalam porsi pembiayaan Kementerian Keuangan. Komponen tersebut kemungkinan akan dibebankan kepada pihak terkait, termasuk BPI Danantara.
“Rolling stock sepertinya bukan bagian kami. Itu ditanggung pihak lain. Tapi, saya belum menerima kesimpulan akhir dari pembahasan ini,”ungkapnya.
Keputusan Belum Final
Meski arah pembahasan sudah terlihat, Purbaya menekankan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan keputusan akhir tidak merugikan negara.
“Saya akan ikut pembahasannya. Yang penting, jangan sampai negara dirugikan. Kita lihat opsi yang paling baik untuk keuangan negara,” tegasnya.
Pemerintah disebut masih terus mengkaji struktur pendanaan, pembagian risiko, serta dampak fiskal jangka panjang sebelum mengambil keputusan terkait pembiayaan utang proyek kereta cepat tersebut.(*)
