Bandung: Tingginya angka perceraian, kasus kekerasan terhadap anak, dan meningkatnya gangguan kesehatan mental di Jawa Barat menjadi sinyal darurat yang harus direspons cepat oleh pemerintah daerah. Temuan itu menjadi fokus dialog antara Komisi V DPRD Jawa Barat dan akademisi Program Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University, yang digelar di Kota Bandung pada Senin kemarin,(10/11/2025)
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan pertemuan bertujuan menjembatani hasil riset akademis dengan implementasi kebijakan di lapangan. “Kami berdiskusi bagaimana ilmu dan kebijakan bisa saling berhubungan, serta langkah efektif untuk menjaga ketahanan keluarga,” ujar Siti Muntamah.
 |
| Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah |
Mencari akar persoalan menjadi langkah awal diskusi. Sebagai provinsi dengan jumlah keluarga terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi dinamika sosial yang kompleks dan saling berkaitan. Dalam forum, mahasiswa dan peneliti IPB memaparkan data serta rekomendasi intervensi preventif dan kuratif, sementara DPRD menyorot kebutuhan kerangka hukum dan anggaran yang memadai.
Perda dan landasan hukum mendapat sorotan penting. “Harus dimulai dari peraturan daerah yang ada, apakah perlu dievaluasi atau harus ada revisi atau tambahan,” kata Siti Muntamah, menekankan bahwa kebijakan tanpa payung hukum yang kuat sulit diwujudkan secara konsisten.
Fokus anggaran dan implementasi menjadi titik tekan lain. Komisi V menegaskan tidak cukup hanya mengeluarkan regulasi; perlu ada penguatan kapasitas dinas terkait, program layanan yang jelas, serta alokasi anggaran yang realistis untuk pencegahan perceraian, perlindungan anak, dan layanan kesehatan jiwa. Untuk itu DPRD berencana memanggil dinas-dinas terkait untuk identifikasi akar masalah dan memastikan program berjalan efektif.
Siti Muntamah menambahkan pentingnya upaya sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui perlindungan hukum yang tersedia serta akses layanan yang bisa dimanfaatkan keluarga yang membutuhkan. Komitmen DPRD, menurutnya, adalah mendorong penambahan anggaran dan pengawasan pelaksanaan program agar kebijakan memberi hasil nyata bagi kesejahteraan keluarga Jabar.
Dialog ini melahirkan rekomendasi awal: peninjauan Perda terkait keluarga, penguatan layanan psikososial di puskesmas dan sekolah, program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kampanye literasi keluarga untuk menekan angka perceraian dan kekerasan terhadap anak. Rekomendasi lengkap akan dirumuskan bersama untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD.
“Kita ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan outcome yang diharapkan bagi masyarakat Jawa Barat,” tutup Siti Muntamah(*).
