Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Anti-kritik
Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, pemerintah tidak anti-kritik, terutama bagi para pemegang kekuasaan. Ia mempersilahkan, rakyat menyampaikan kritik.
Menurutnya, di dalam negara berdemokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. "Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia mencontohkan, sejumlah kritikan yang disampaikan masyarakat di media sosial dengan menggunakan tagline tertentu. Seperti #KaburAjadulu, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, hingga lelucon politik “Negara Konoha”, serta simbol bendera "One Piece”.
"Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar," katanya, mengungkapkan.
Menurutnya, di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan dan di balik keresahan itu ada harapan.
"Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Yakni kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami," ucapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya menjalankan amanah rakyat ini dengan tekad yang kuat, dengan kerja keras tanpa henti. Selain itu, melayani rakyat dengan sepenuh hati.
"Jangan biarkan rakyat menunggu, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun," ujarnya.
"Dengan semangat itu, bangsa kita akan sampai di era Indonesia Emas 2045 yang bukan sebagai sekadar harapan. Tetapi sebagai kenyataan yang akan diraih bersama," katanya, menekankan.(*)
