Pemkot Bandung Lantik Tiga Kepala Dinas dan Badan,Kini Resmi Miliki BPBD
Bandung; Kota Bandung resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri. Hal ini ditandai dengan pelantikan Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 14 Juli 2025.
Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Bandung. Menurut Farhan, pembentukan BPBD bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.
"Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana," ujar Farhan, Senin (14/7/2025). Farhan menyebut, bencana utama yang menjadi fokus adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.
“Itu tidak boleh terjadi lagi. Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” katanya.
Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius. Farhan menyebut adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di sejumlah wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta.
Ia khawatir kondisi serupa bisa terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.
“Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.
Farhan mengungkapkan pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi, berdasarkan peringatan dari BMKG.
“Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.
Terkait koordinasi penanggulangan bencana, Farhan mengatakan, BPBD Kota Bandung akan berkoordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, kata dia, sebelum dilantik pun, Didi Ruswandi sudah menjalin komunikasi dengan BPBD provinsi,“ Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” tandasnya.
Sebagai bahan informasi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Balai Kota, Senin 14 Juli 2025. Tiga pejabat yang dilantik adalah Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rizki Kusrulyadi sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Anton Sunarwibowo sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan, pelantikan tersebut bukan merupakan bentuk promosi, melainkan rotasi. Dengan tujuan menguji dan membuktikan kompetensi para birokrat dalam menjalankan fungsi administratif dan kepemimpinan publik.
“Apa yang kita lakukan hari ini bukan promosi atau anugerah, melainkan rotasi yang akan membuktikan kompetensi kita sebagai birokrat dan pimpinan administrasi,” ujar Farhan, senin(14/7/2025).
Secara khusus, ia menyoroti nomenklatur baru yang diemban Anton Sunarwibowo, yaitu ‘inovasi’. Menurutnya, inovasi bukan hanya tentang menemukan hal-hal baru, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dari hal-hal yang sudah ada dan berjalan.
“Pak Anton mendapat tanggung jawab untuk membawa inovasi, yang artinya bukan hanya hal-hal baru, tapi juga optimalisasi terhadap program yang sudah ada,” katanya.
Kepada Didi Ruswandi yang kini memimpin BPBD Kota Bandung, Farhan menyoroti kesiapsiagaan terhadap bencana, khususnya bencana hidrometeorologi dan potensi gempa dari Sesar Lembang.
Ia mengingatkan, penanggulangan bencana bukan hanya soal pencegahan, tapi juga bagaimana merespons secara cepat dan tepat guna meminimalkan korban dan kerugian.
“Kita belum punya strategi yang tuntas untuk potensi bencana besar dari Sesar Lembang. Mari kita jadikan Bandung sebagai kota tangguh terhadap bencana,” katanya.
Sementara kepada Rizki Kusrulyadi, Farhan mengangkat tantangan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama.
“Apapun status jalannya, milik kota, provinsi, atau pusat harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh warga Bandung. Itulah tantangan Pak Rizki,” ucapnya.
Farhan juga menegaskan, pelantikan ini bukanlah bentuk manuver politik ataupun hasil kompromi kampanye.
Ini adalah bagian dari kelanjutan pelaksanaan APBD Perubahan dan penguatan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kita punya waktu kurang dari setahun untuk membuktikan bahwa apa yang kita rencanakan dalam APBD Perubahan benar-benar terukur dan bisa dilaksanakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas ASN, terutama dalam menghadapi penilaian indeks integritas Kota Bandung yang bahkan belum mencapai skor 78.
“Integritas bukan hanya urusan kantor. Itu dimulai dari rumah. Para ibu yang mendampingi suaminya, bantu jaga agar mereka pulang sebagai ASN yang berintegritas,” pesannya.
Farhan berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat membawa energi baru untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis,“Selamat bertugas. Mari kita bangun Bandung bersama-sama,” tandasnya.(*)