Pemerintah Diminta Turun Tangan Tengahi Konflik Kamboja-Thailand
Karawang : Pemerintah RI dinilai bisa memainkan peran sebagai penengah dalam meredakan konflik Kamboja-Thailand yang sedang mengalami pemburukan eskalasi.
Diketahui, beberapa hari terkahir kedua negara bertetangga di Asia Tenggara itu terlibat saling serang.
Demikian diisampaikan analis hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Debbie Affianty, Jumat (25/8/2025). “Indonesia sudah punya banyak pengalaman memediasi konflik, sehingga peran tersebut harusnya muncul lagi saat ini,” katanya.
Ia mengatakan, bahwa sebagai “saudara besar” di Asia Tenggara, Indonesia hendaknya memiliki inisiatif untuk berperan sebagai penengah. Guna mengatasi gesekan yang terjadi antara sesama negara anggota ASEAN.
Terlebih lagi, menurutnya, Indonesia dipandang baik di mata negara-negara ASEAN. Mengingat, sudah sedari awal memegang peran sebagai pemimpin bagi wilayah Asia Tenggara.
“Sebagai ‘saudara besar’, kalau ada masalah sekecil apapun, Indonesia harus turun. Deperti pada sebuah keluarga,” ucap akademisi Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ itu.
Meski mengakui bahwa perhatian diplomasi nasional saat ini masih berfokus pada penanganan tarif impor Amerika Serikat. Namun, ia memandang bahwa Indonesia jangan sampai meninggalkan prioritasnya di kawasan Asia Tenggara.
“Sebaiknya porsinya dibagi antara menangani isu dalam negeri dengan masalah (luar negeri) yang menuntut pertanggungjawaban internasional Indonesia,” ujarnya. Diketahui, sskalasi bentrokan terjadi antara personel militer kedua negara pada Kamis (24/7/2025) kemarin.
Gesekan tersebut diawali dengan baku tembak antara pasukan darat di wilayah perbatasan yang disengketakan. Terdapat korban tewas dan luka-luka di kedua belah pihak, termasuk warga sipil.
Pihak berwenang di empat provinsi Thailand yang berbatasan dengan Kamboja telah mengumumkan evakuasi penduduk di tengah eskalasi tersebut, menurut laporan surat kabar The Nation. Merespons eskalasi konflik tersebut, Kemlu RI meyakini bahwa kedua negara dapat menyelesaikan ketegangan dengan cara-cara damai.(*)