Vietnam Gabungkan Provinsi, Pangkas 80.000 Pegawai Negeri

Dalam kebijakan ini, jumlah pemerintahan provinsi dan kota akan dikurangi dari 63 menjadi hanya 34. Pengurangan provinsi tersebut dilakukan sebagai langkah drastis untuk memangkas pengeluaran negara.

Reformasi ini mengikuti kebijakan sebelumnya pada Februari yang memangkas jumlah kementerian dari 30 menjadi 22, menyebabkan hilangnya 23.000 pekerjaan. Langkah-langkah ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.

Dalam sistem komunis Vietnam, pekerjaan di sektor negara selama ini dianggap sebagai jaminan seumur hidup. Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menyatakan restrukturisasi ini diperlukan agar negara dapat mencapai pembangunan yang cepat, stabil, dan berkelanjutan.

Dalam pemungutan suara, Majelis Nasional menyetujui rencana tersebut dengan 461 suara mendukung, satu menolak, dan tiga abstain. Hanya 11 dari total 63 provinsi dan kota yang tidak terkena dampak penggabungan ini.

Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menyebut reformasi ini sebagai revolusi terbesar sejak kemerdekaan Vietnam pada tahun 1945. “Sebanyak 79.339 pejabat akan diberhentikan, baik karena mengundurkan diri atau pensiun dini setelah penggabungan,” kata Tra di hadapan Majelis Nasional.

Pejabat provinsi yang terkena dampak dari penggabungan ini akan diberi kompensasi sekitar 38.000 dolar AS (Rp617,3 juta). To Lam menekankan struktur baru pemerintahan akan berfokus pada pelayanan aktif kepada masyarakat, bukan sekadar pengelolaan administratif pasif.

Kepemimpinan baru di tingkat kota dan provinsi akan diumumkan pada 30 Juni dan struktur baru akan mulai beroperasi penuh pada awal Juli. Dalam beberapa hari mendatang, Majelis Nasional dijadwalkan mengesahkan amandemen konstitusi nasional.

Amandemen ini akan menyederhanakan struktur administratif dari tiga tingkat (provinsi, distrik, komune) menjadi dua tingkat: provinsi dan komune. Tingkat distrik akan dihapus, sementara peran tingkat komune akan diperluas.(*)