.png)
.png){kind=small}
Pemkab Karawang Ikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak Tahun 2025
Karawang : Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengikut Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Bertempat di Aula Gedung Singaperbangsa lt 3, Kamis (12/6/25).
 |
| Pemkab Karawang Ikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 |
Kegiatan tersebut merupakan tahap lanjutan dalam penilaian komitmen daerah untuk mewujudkan lingkungan ramah anak atau Kabupaten Layak Anak (KLA) yang melibatkan seluruh stakeholder. Adapun indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator yang mencakup 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus.
 |
| Pemkab Karawang Ikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 |
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Karawang Layak Anak salah satunya dengan adanya inovasi Sahabat Anak sebagai wadah aduan atau pelaporan terkait anak. "Kami juga berkomitmen dalam RPJMD Karawang didalamnya juga terdapat untuk mendukung ramah anak, dalam setiap kegiatan sudah kami anggarkan terkait ramah anak (layak anak)," lanjutnya. Ia juga menyebutkan terkait program prioritas daerah salah satunya yaitu bidang kesehatan dan pendidikan, dimana kedua hal tersebut merupakan termasuk dalam klaster yang ada di 24 indikator layak anak.(*)
Bupati Aep mengapresiasi seluruh pihak yang ikutserta dalam mendukung Karawang Layak Anak. Juga, menyebutkan verifikasi ini untuk menunjukkan sejauh mana implementasi serta sinergitas antar-perangkat daerah dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua KLA Kabupaten Karawang Ridwan Salam turut memberikan paparan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan, program daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Sementara itu, tim verifikator dari Kemen PPPA mengajukan berbagai pertanyaan yang mencakup aspek penilaian sesuai klaster. (*)
