Isu Jual-Beli Pulau Indonesia, Puan Maharani: Evaluasi Administrasi
Jakarta: Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta, pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh terkait isu jual beli pulau milik Indonesia. Penataan ulang administrasi pulau-pulau di Indonesia penting, guna mencegah penyalahgunaan atau alih fungsi kawasan pulau secara ilegal.
 |
| Ketua DPR RI, Puan Maharani |
“Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu harus dievaluasi kembali, bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau. Kami sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi, mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau di Indonesia,” kata Ketua DPP PDIP ini dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Tidak hanya itu, Puan mengingatkan, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi guna memastikan semua pulau di Indonesia tercatat jelas. Yakni, tercatat jelas secara administratif, serta tidak disalahgunakan pihak tertentu.
“Sesuai dengan mekanisme melalui komisi terkait, dan tentu saja akan dilakukan oleh pemerintah. Kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi, jangan sampai salah penggunaan pulau-pulau di Indonesia,” ucapnya.
Kemudian, ia menegaskan, DPR akan mengawal isu ini melalui komisi-komisi terkait. “Pengawasan dan regulasi harus diperkuat agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan pihak tertentu, baik domestik maupun asing,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI menyorot tajam, kabar empat pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau (Kepri) yang dijual online. Empat pulau di Anambas itu, ditayangkan dijual pada laman www.privateislandsonline.com.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman menegaskan, isu penjualan pulau milik Indonesia itu mengancam kedaulatan negara. Polri, kementerian/lembaga terkait harus segera bertindak cepat atas informasi penjualan empat pulau tersebut.
“Perdebatan soal bisa dijual atau tidak serta hal-hal teknis administratif lainnya, sekarang ini bukan hal mendesak. Faktanya hari ini adalah, ada informasi penjualan pulau di wilayah kedaulatan kita. Ini salah,” kata politikus PDIP ini dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).(*)
