Presiden Minta Pupuk Langsung Diterima Petani Tanpa Perantara
Presiden Prabowo Subianto memastikan memangkas birokrasi distribusi pupuk bersubsidi. Kepala Negara mendapatkan keluhan dari pabrik pupuk dalam distribusi pupuk bersubsidi. (8/4/25).
 |
| Presiden Prabowo Subianto menyapa petani usai menyaksikan panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/04/2025). (Foto: Tim Media Presiden ) |
Dalam distribusi pupuk ke petani, harus mendapatkan tanda tangan 15 menteri, 30-an gubernur, dan 500 bupati. Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar pupuk diterima langsung petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
"Kita potong regulasi yang tidak benar, tadinya harus tanda tangan menteri, gubernur, dan bupati baru sampai Gapoktan. Saya bilang ke Mentan langsung ke petani, tidak ada (tanda tangan) berlapis-lapis," kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara sarasehan ekonomi 'Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelomvang Perang Perdagangan' di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/04/2025).
Presiden Prabowo menegaskan distribusi pupuk bersubsidi harus efisien karena menggunakan uang rakyat. Presiden Prabowo menginginkan agar perizinan disederhanakan.
"Waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani, pupuk dari pabrik milik pemerintah, pupuknya disubsidi pemerintah uang rakyat ya kan? . Mengapa terlalu banyak perantara, hak mereka itu apa mengutip uang rakyat," ujarnya.
Presiden Prabowo bersyukur pupuk bersubsidi tidak langka dan penyelendupan pupuk berkurang. Kendati demikian Presiden Prabowo mengakui masih ada daerah yang distribusi pupuk tidak lancar.
"Alhamdulillah yang tadinya langka, sekarang sampai ke desa, yang tadinya diselundupkan dan dikorupsi, sekarang di desa. Dibeberapa tempat kayak di Aceh, pupuk sedikit kurang lancar dan segera kita atasi," ucapnya.(*)
