DPRD Jabar Dukung Pembongkaran Bangunan Wisata Ilegal di Kawasan Hutan

Lebih lanjut, ia menuturkan jika langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana ekologis.

“DPRD sangat mendukung langkah dan upaya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Tidak hanya terhadap 12 bangunan tersebut, tetapi juga di seluruh wilayah 27 kabupaten/kota yang mengalami alih fungsi lahan sehingga mengganggu ekosistem, merusak lingkungan, dan berdampak pada bencana longsor serta banjir di Jawa Barat,” ungkap Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat pada Rabu, 16 April 2025.

Selain itu, DPRD juga berencana akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta mengevaluasi secara menyeluruh seluruh peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan juga akan dilakukan sebagai bagian dari langkah korektif jangka panjang,” pungkansya.(*)