Jangan Coreng Dunia Pendidikan, Legislator Karawang Tegas Meminta Harus Transparansi Dalam Penyaluran Dana PIP
Makin merancunya adanya dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Karawang dan terus menjadi sorotan publik akhirnya memantik sejumlah legislator mulai angkat bicara. (18/2/25).
Peristiwa tersebut ditandai dengan banyak laporan disampaikan oleh siswa dan orang tua melalui konten kreator, yang kemudian viral di media sosial.
 |
| Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin, |
Namun, kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya tekanan terhadap siswa dari pihak sekolah tertentu.
Demikian yang terjadi Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin, menegaskan bahwa pengaduan terkait PIP harus didasarkan pada fakta dan data, bukan asumsi semata.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran dana PIP.
“Apabila ada yang mengadu kepada konten kreator lalu diposting, ini harus diambil hikmahnya. Pihak sekolah tidak boleh mengintimidasi atau memberi perlakuan negatif kepada siswa. Jika memang ada fakta, biarkan itu ditelusuri,” ujar Asep.
Ia juga menekankan bahwa program PIP memiliki sistem yang jelas, dengan sumber dana dan penerima manfaat yang harus berbasis data resmi. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyalurannya wajib transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Program PIP ini jelas, sumber dan penerimanya harus berbasis data, bukan sekadar pengaduan yang tidak berdasar. Transparansi adalah kunci agar tidak ada prasangka buruk,” tambahnya.
Asep berharap, dengan adanya perhatian ini, sekolah-sekolah di Karawang dapat lebih terbuka dalam mengelola dana pendidikan dan menghindari tindakan yang bisa mencoreng dunia pendidikan,tukasnya (*)
