Duh, Pengadaan Ternak Aspirasi DPRD Mau di Reposisi Pejabat Distan Karawang, Kelompok Ternak Meradang !
Duit Pokok-pokok Pikiran (Pokir) atau aspirasi anggota DPRD untuk alokasi pengadaan ternak yang di titip di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang, nampaknya jadi isapan jempol bagi para kelompok ternak di tahun 2024 ini. Pasalnya, tersiar kabar, dari ajuan 130 proposal ternak yang di ajukan para kelompok, anggarannya justru mau di reposisi ke infrastruktur seperti Jaringan Usaha Tani (JUT) dan jenis lainnya.
 |
| Foto : Ilustrasi |
Sontak saja, hal ini mengundang reaksi kemarahan dari sejumlah kelompok dan tim DPRD Karawang yang sudah menempuh segudang verifikasi dan ajuan sejak 2023 lalu, bahkan mereka sampai berspekulasi bahwa di hapusnya pengadaan ternak yang signifikan dari belasan Milyar menjadi sekitar Rp1,6 Milyar itu, ada muatan politis dan konflik kepentingan di internal pejabat Dinas Pertanian.
Selain bisa merugikan sejumlah kelompok ternak, wacana reposisi anggaran di APBD perubahan ini juga membuat geram sejumlah vendor pengadaan ternak dan tim aspirator DPRD yang banjir kecaman.
"Gimana para Aspirator/pendamping Dewan sadayana Daramang?
Apakah Anda Sekalian Puas Dengan Keputusan Bahwa pengajuan Ternak yg kemaren sudah di Verifikasi segala macam persyaratan sudah di penuhi/di lengkapi sama kelompok, Tapi ternyata banyak yang tidak di realisasi dan cuma menghasilkan 26 Kelompok saja yang di Setujui sama pihak Distan ?
Apakah Teman2 semuanya Puas dan Setuju???" Ungkap salah seorang Kelompok Ternak, Kamis (1/8/2024).
Sementara itu, ketua Kelompok ternak Laksana Jaya Desa Sukakerta Rohmat Maulana mengaku kecewa kepada sikap dan kebijakan Kepala Dinas Pertanian yang kabarnya membatalkan usulan sejumlah kelompok ternak jauh-jauh hari dan sudah menempuh pemberkasan, verifikasi, survey lapangan dan kelengkapan di aplikasi simluhtan.
Apa kabarnya, komitmen Dinas Pertanian yang hendak mewujudkan swasembada daging di Karawang, sementara anggaran pokir DPRD di pingpong semaunya untuk di reposisi ke anggaran lain. Kalau ada ketidaksempurnaan saat verifikasi, masih bisa ada perbaikan susulan, bukan malah di hapus. Karena, ternak ini adalah ajuan aspirasi masyarakat yang di buat dan di suarakan ke para anggota DPRD nya. Bahkan, sebut Rohmat, paska di verifikasi dan survey lapangan, sejumlah kelompok ternak sepertinya, sudah membuat kandang permanen dengan biaya yang tidak murah.
"Lalu kalau di batalkan dan di coret, itu kandang mau di isi apa? Kami justru curiga ini ada muatan politis jelang pilkada, kenapa pak Kadistan bersikukuh mereposisi ? Ini anggaran pokir loh, bukan reguler, " Tanyanya.
Sendada dikatakan Anggota Kelompok ternak domba di Telagasari Hendri. Masyarakat berhak atas pengembangan ternak, pihaknya sudah tempuh usulan, di verifikasi dinas pertanian, kemudian di survey lapangan hingga terinput aplikasi simluhtan secara legal. Kalau seandianya tidak realisasi, lalu apa penghormatan dinas dan pemkab terhadap para kelompok ternak? Masa iya mereposisi anggaran ke bidang lain yang bukan dalam ranah peternakan.
"Saya berharap, anggota DPRD, tim aspirator dan Dinas di bukakan mata hatinya. Kalau tidak mau memberi pengadaan ternak, kenapa tidak dari dulu awal tahun anggaran di umumkan, bukan sudah mau perubahan dan masa jabatan DPRD mau berakhir seperti sekarang, jadi kaya guyon gitu, " Ungkapnya.
Anggota Komisi II DPRD Karawang Natala Sumedha mengatakan, soal bantuan ternak dari ratusan kelompok, diakuinya konon hanya 23-26 saja yang akan realisasi. Kabarnya, Bantuan ternak itu harus terdaftar 1 tahun sebelumnya di Sistem simultan Kementrian Pertanian, dan tahun ini yang terdaftar di simultan hanya 26 kelompok saja, dan dalam keputusan tersebut juga, pihaknya kami minta Pertanian memberikan penjelasan terkait alasan yang rasional dalam bentuk surat secara tertulis.
"Kita minta dinas bikin surat penjelasan secara tertulis, alasan kenapa dari ratusan usulan hanya 23-26 kelompok saja dari pokir yang akan di realisasikan, " Ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Karawang lainnya, Rizka Restu Amalia mengatakan, saat rapat 31 Juli kemarin, pihak Distan masih keukeuh ingin mereposisi semua anggaran ternak, disisi lain DPRD meminta supaya ada seleksi ulang, sayangnya memang Dinas Pertanian masih geleng kepala. Namun, hari ini, Kamis rapat lanjutan masih berlangsung dan tetap di suarakan agar ada solusi yang terbaik." Ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang Rochman saat di konfirmasi lebih lanjut via WhatsApp terkait polemik rencana reposisi anggaran dari pokir ternak DPRD, sampai berita ini di tulis, yang bersangkutan belum memberikan balasannya. (Red)
