Parkir Stadion Singaperbangsa Dipolemikkan, H. Askun: Biang Keroknya Kadisparpora yang Songong
KARAWANG - Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga akhirnya direspons tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang menggratiskan parkir di lokasi tersebut.
Sikap tegas itu diapresiasi Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H. Namun, H.Askun, sapaan akrabnya, menegaskan pihak ketiga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Menurutnya, persoalan ini muncul akibat tidak adanya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, kepada Bupati Aep.
Seharusnya, kata Askun, Kadisparpora menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga.
"Dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong," tutur H.Askun, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai Kadisparpora tidak menghargai dan telah mendahului kebijakan bupati. Terlebih, proyek renovasi Stadion Singaperbangsa belum 100 persen rampung.
"Seluruh pejabat OPD jangan sampai memiliki pemikiran merasa dekat dengan bupati, sehingga mengambil kebijakan tanpa arahan dari bupati," tegasnya.
"Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan," sambungnya.
Usul Parkir Fasilitas Umum Digratiskan atau Bayar Flat
Ketua DPC PERADI Karawang ini juga mengusulkan agar parkir di fasilitas umum yang dibangun dan dibiayai APBD digratiskan. Jika pun dikenakan tarif dengan alasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masyarakat cukup membayar flat.
"Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu saja dan mobil Rp4 ribu, nggak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum," tuturnya.
Dalam pengelolaannya, Askun menegaskan perlu ada aturan tegas dan jelas dalam PKS pengelolaan parkir di fasilitas umum. Misalnya, ketika kendaraan hilang, pengelola parkir wajib bertanggung jawab.
"Selama ini kan nggak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir nggak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu," terangnya.
Kedua, harus dipastikan target PAD per tahunnya untuk setiap PKS pengelolaan parkir di fasilitas umum. Jangan sampai retribusi parkir setiap tahun tidak pernah mencapai target karena dugaan menguap.
"Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat," sindirnya.
H.Askun menegaskan perlu ada koordinasi yang lebih terintegrasi antara Disparpora, Dishub, Satpol PP, dan Bapenda. Agar retribusi parkir di fasilitas umum tetap mencapai target dan masyarakat tidak merasa keberatan.
"Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat," tutup HAskun.(Red)
Baca Juga:

Posting Komentar