Kasus TPPO Sidoarjo: 19 Pekerja Dieksploitasi, Termasuk Anak dan Korban Kekerasan Seksual

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jatim mengungkap dugaan praktik eksploitasi tenaga kerja di restoran milik tersangka.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengatakan, kepolisian berkomitmen menindak tegas praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat.

"Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban," kata Jules di Surabaya, Rabu (11/11/2026).

FD diketahui merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor. Dalam penanganan perkara ini, Polda Jatim tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para pekerja yang diduga menjadi korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan.

"Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol. Ganis Setyaningrum mengungkapkan, dugaan praktik eksploitasi tersebut berlangsung selama periode Mei hingga Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja. Namun, meskipun restoran belum beroperasi, para pekerja diduga sudah diwajibkan menjalankan pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diberikan.

Ironisnya, para pekerja hanya menerima gaji berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Mereka juga diduga mendapat ancaman denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja selama tiga bulan.

Tidak hanya dugaan eksploitasi tenaga kerja, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan tetap menjaga identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja yang berkaitan dengan perkara.

Atas dugaan perbuatannya, FD dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam upaya pemulihan korban, Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan.

Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda untuk menindaklanjuti status keimigrasian tersangka. Sementara itu, langkah administratif terkait keimigrasian menjadi kewenangan instansi yang berwenang.

Polda Jatim menegaskan penanganan perkara ini akan terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap dugaan tindak pidana lain serta pemenuhan hak-hak para korban.(*)