Mentan Bantah Isu Tanah Papua Dibeli Rp100 Ribu per Hektare
Jakarta ;Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah keras kabar yang menyebut lahan milik masyarakat Papua diambil pemerintah dengan nilai kurang dari Rp100 ribu per hektare. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak mencerminkan pelaksanaan program pertanian yang berlangsung di Papua.
 |
| Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman |
Penegasan itu disampaikan Amran saat menghadiri kegiatan “Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak” dalam rangka Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2025. Pernyataan tersebut merupakan respons atas pertanyaan salah seorang peserta terkait isu pembebasan lahan di Papua yang ramai beredar di media sosial.
Menurut Amran, program pengembangan pertanian di Papua tidak mengambil alih hak kepemilikan masyarakat. Pemerintah, kata dia, justru membangun lahan pertanian yang sepenuhnya tetap menjadi milik warga dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.
“Informasi yang menyebut tanah masyarakat dibeli dengan harga Rp100 ribu per hektare sama sekali tidak benar. Program ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mengambil hak mereka,” ujar Amran dikutip, Minggu, 19 Juli 2026.
Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah telah mengembangkan sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Selain pembangunan sawah, pemerintah juga menyediakan alat dan mesin pertanian, jaringan irigasi, serta berbagai bentuk pendampingan tanpa membebankan biaya kepada masyarakat.
Amran mengatakan seluruh lahan hasil program tersebut tetap dimiliki masyarakat setempat. Pemerintah hanya berperan membangun sarana dan prasarana agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi pangan.
“Sawah yang dibangun tetap menjadi milik masyarakat. Pemerintah hanya membantu melalui pembangunan infrastruktur, alat mesin pertanian, dan berbagai dukungan lain agar petani bisa lebih produktif,” katanya.
Selain pembangunan sawah, Kementerian Pertanian juga mengembangkan Brigade Pangan, memperkuat sistem irigasi, serta mendorong pengembangan komoditas unggulan Papua seperti sagu dan kelapa yang disesuaikan dengan potensi daerah.
Amran menuturkan, berbagai program tersebut mulai memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani. Berdasarkan pengakuan masyarakat yang ditemuinya, sejumlah petani kini mengelola lahan seluas tiga hingga empat hektare dengan pendapatan bersih mencapai belasan juta rupiah setiap bulan.
“Ada petani yang menyampaikan kepada saya bahwa setelah mengelola lahan, pendapatannya bisa mencapai sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta setiap bulan. Itu yang kami dorong agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ungkapnya.
Ia juga mengaku saat berkunjung ke Papua, masyarakat justru meminta pemerintah memperluas program cetak sawah ke wilayah lain karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi petani.
Menutup keterangannya, Amran mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah mempercayai narasi yang belum terverifikasi.
“Lihatlah fakta di lapangan dan dengarkan langsung masyarakat yang merasakan manfaatnya. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar,” tutupnya.(*)
