Jakarta: Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti masih adanya budaya kerja di birokrasi yang memperumit pelayanan publik. Puan menilai pola pikir lama seperti 'kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah' harus dihapus dari tubuh aparatur negara.(4/11/25)
 |
| Ketua DPR RI, Puan Maharani |
“Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya. Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja,” ujar Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Puan mendorong reformasi pola pikir dan cara kerja di lembaga negara. Menurut Puan, tugas pemerintah bukan memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya melalui pelayanan yang cepat dan tepat.
“Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas. Menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan,” ujarnya.
Puan juga mengajak seluruh anggota untuk memperkuat kolaborasi antara DPR dan pemerintah. Ia berharap semua kebijakan yang lahir dari DPR dapat membawa manfaat nyata dan mempermudah kehidupan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengapresiasi kinerja DPR RI pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada Jumat (15/8/2025) lalu. Menurut Presiden, DPR telah berperan aktif mendukung pemerintah melalui legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“DPR RI pada periode awal 2024–2029 telah mengesahkan 14 rancangan undang-undang, menetapkan program legislasi nasional 2025–2029. DPR telah membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan dalam APBN,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden menilai DPR aktif menjalankan fungsi pengawasan melalui pembentukan 26 Panitia Kerja dan 3 Tim Pengawasan. Kinerja tersebut, kata Presiden, menjadi bukti sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif.(*)
