Bandung: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan komitmen lembaga legislatif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pendidikan, serta mendukung ketahanan pangan. Fokus utama diarahkan ke wilayah Indramayu dan Cirebon sebagai bagian dari prioritas pembangunan tahun 2025.(5/11/25).
 |
| Wakil Ketua III DPRD Jawa Barat, Ono Surono |
“Tahun ini menjadi momentum penting bagi pelaksanaan program strategis yang telah disepakati antara DPRD dan Gubernur. Kami pastikan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan berjalan optimal, terutama dalam pengalokasian anggaran yang pro-rakyat,” ujar Ono, Rabu (4/11/2025).
Dalam bidang infrastruktur, DPRD bersama Pemprov Jabar tengah menggenjot pembangunan jalan provinsi dan kabupaten. Di Indramayu dan Cirebon, sejumlah ruas jalan direkonstruksi, diaspal, dan dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU). Khusus di Cirebon, pembangunan jalan perbatasan dengan Jawa Tengah menjadi prioritas karena berfungsi sebagai akses strategis antarprovinsi.
“Progres pembangunan jalan provinsi di dua wilayah itu sudah lebih dari 70 persen. Bahkan, Pemprov mulai fasilitasi pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani melalui skema bantuan keuangan kepada kepala desa,” jelasnya.
Ono menyebut, target pembangunan jalan provinsi akan dituntaskan pada 2025, dilanjutkan dengan jalan kabupaten dan desa pada 2026. “Kami ingin seluruh infrastruktur jalan di Jawa Barat rampung pada 2029, bertepatan dengan akhir masa jabatan Gubernur dan DPRD,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran mencapai Rp11 triliun—tertinggi dibandingkan pos lainnya. Di Indramayu dan Cirebon, pembangunan ruang kelas baru terus dilakukan, termasuk rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana.
Sementara itu, sektor kesehatan juga mendapat perhatian. DPRD mendukung rencana alih kelola Rumah Sakit Sentot di Indramayu dari Pemkab ke Pemprov Jabar. “Rumah sakit ini akan ditingkatkan statusnya menjadi RS provinsi, sehingga bisa melayani wilayah lebih luas: Subang, Cirebon, hingga Majalengka,” kata Ono.
DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Indramayu didorong menjadi lumbung padi nasional, dengan penguatan produksi dan sistem ketahanan pangan. “Kami dorong Pemprov untuk memperkuat tanaman pangan, terutama padi. Ini bukan hanya soal produksi, tapi menyangkut ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor riil, termasuk perdagangan, perikanan, kelautan, dan industri kecil menengah.
Menjelang pembahasan APBD 2026, DPRD Jabar memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Anggaran infrastruktur melalui Dinas PU Bina Marga mencapai Rp3,1 triliun. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana program ini mendorong pertumbuhan ekonomi di akar rumput,” pungkas Ono.(*)
