Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menagih janji Pertamina untuk membangun kilang minyak baru. Menurutnya, kilang minyak baru diperlukan untuk mengurangi impor dan subsidi BBM yang tinggi.(¹/10/25).
 |
| Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa didampingi Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR membahas realisasi subsidi dan kompensasi Tahun 2025 (Foto: Tangkapan Layar TV Parlemen) |
“Sejak tahun 2018 Pertamina janji mau membangun tujuh kilang, tapi sampai sekarang tidak satu pun terealisasi,” kata Menkeu Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9/2025). Raker membahas realisasi subsidi dan kompensasi dalam anggaran tahun 2025.
Menurut Menku Purbaya, dirinya juga pernah menawarkan pada Pertamina soal investor Tiongkok yang siap berinvestasi dan membangun kilang. Tapi Pertamina menolak tawaran itu dengan alasan sudah kelebihan kapasitas (over capacity).
“Akhirnya gak satu pun (kilang) yang jadi kan. Mereka bilang ‘ya tahun depan jadi’ tapi sampai sekarang gak ada,” ucap Menkeu Purbaya mengungkapkan kekecewaannya.
Karenanya ia meminta agar Komisi XI DPR ikut mengawasi Pertamina. Selama ini, Indonesia mengimpor minyak dari Singapura, yang harganya mahal dan menyebabkan anggaran subsidi membengkak.
“Jadi kilang itu, kita bukan gak bisa bikin proyeknya. Cuma Pertaminanya males-malesan aja,” ujar Menkeu.
Total alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi tahun 2025 sebesar Rp479 triliun. Terdiri dari subsidi energi Rp183,9 triliun, subsidi non-energi Rp104,3 triliun, dan kompensasi Rp190,9 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di akhir rapat membacakan kesimpulan rapat. Di antaranya, Kemenkeu akan meninjau kembali proses tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi paling lama 30 hari kerja.
“Kemenkeu memastikan tata kelola subsidu dan kompensasi dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, dan berkeadilan. Implementasinya berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat dan berkordinasi dengan kementerian/lembaga,” kata Misbakhun.
Kemenkeu, tambahnya, juga akan akan memperkuat tata kelola dalam akselerasi pembayaran realisasi subsidi dan kompensasi. Semuanya mengacu pada alokasi anggaran dalam APBN tahun 2025.(*)
