Bandung: Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna memastikan pihaknya siap menindaklanjuti forum orangtua dan guru yang mendesak supaya program makan bergizi gratis (MBG) dievaluasi.
 |
| Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Guna Saat di wawancarai Wartawan |
Buky mengatakan, desakan ini tak lain bentuk keprihatinan atas adanya kasus keracunan massal yang dialami ribuan siswa di pada beberapa daerah di Jabar, usai mengonsumsi MBG.
"Tentu saja kami merasa prihatin dan kita tahu BGN (Badan Gizi Nasional) juga sangat serius menanggapi ini. Kalau kita lihat juga statement-statement di televisi, di media-media, BGN itu sudah sangat serius ingin memperbaiki," ujar Buky, Rabu (1/10/2025).
Dia melanjutkan, desakan ini akan diteruskan kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Badan Gizi Nasional. Sisi lain, dia juga mengimbau kepada para legislator di Jabar untuk turut melakukan pengawasan program MBG.
"Saya meminta, supaya teman-teman anggota dewan, khususnya anggota DPRD Jabar juga ikut sama-sama mengawasi program MBG ini," ucapnya.
Soal masih belum meratanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jabar, Buky berharap hal ini dapat segera terakselerasi, dimana ditargetkan ada 4.683 dapur SPPG untuk Jawa Barat.
"Saya kira ini juga harus dipercepat, bisa cepat menyeluruh karena di Jawa Barat ini belum menyeluruh. Saya tidak tahu angka berapa persen, tetapi sepertinya memang banyak yayasan yang belum melaksanakan apa setelah mereka mendapatkan persetujuan, belum membuat dapurnya," kata Buky.
Dimana ada 11 daerah yang mengalami masalah, dengan korban ribuan siswa seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasimalaya Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Cirebon.
Sebab itu, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut penyebab keracunan MBG tersebut. Selain itu, mereka juga meminta Gubernur Dedi Mulyadi agar menghentikan sementara program MBG dan untuk sementara dialihkan berupa uang, kepada orangtua siswa, dengan pengawasan pihak sekolah.
Tidak hanya itu, mereka juga memprotes ulah oknum SPPG yang meminta guru mencicipi makanan MBG sebelum dimakan siswa. Merekomendasikan MBG fokus kepada siswa kurang mampu, serta mendorong optimalisasi program tersebut dengan melibatkan tempat makan sekitar sekolah dan kantin.(*)
