Mendagri Minta 214 Pemda Percepat Penyaluran Beras SPHP
Jakarta : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog untuk menekan lonjakan harga di 214 kabupaten/kota.
 |
| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian |
“Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras bersama pemerintah daerah, Kamis, 4 September 2025.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025 bertambah menjadi 214, dari sebelumnya 200 daerah.
Oleh karena itu, pemerintah bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Tito menekankan agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog, memastikan distribusi SPHP tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami akan memantau daerah mana saja yang mendukung penyaluran tersebut,” ucap Tito.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, harga beras diyakini bisa turun bila operasi pasar berjalan konsisten.
“Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin harga akan terus turun,” tutur Amran.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan 1,3 juta ton beras SPHP tersalurkan hingga akhir 2025.
Seluruh jajaran Bulog daerah juga diminta aktif memantau dan melayani permintaan distribusi dari pemerintah daerah hingga kecamatan.(*)
