Belanja Modal Pemprov Jabar Naik Rp 1,16 Triliun
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan DPRD Jawa Barat resmi menetapkan asumsi kenaikan anggaran belanja Rp 1,16 Triliun dalam perubahan ke lima APBD Jawa Barat tahun 2025.
Sebelumnya, anggaran belanja dalam APBD Jawa Barat 2025 sendiri hanya sebesar Rp 31,08 triliun. Dalam perubahan kali ini, anggaran tersebut naik menjadi Rp 32,23 triliun dengan selisih Rp 1,16 triliun dari angka sebelumnya atau naik 3,73 persen.
Dari data yang ditampilkan dalam rapat perubahan anggaran itu, kenaikan anggaran belanja sendiri ternyata besar dipengaruhi oleh naiknya belanja modal dalam APBD Jawa Barat. Tercatat anggaran belanja modal naik sebesar Rp 3,06 triliun dari semula Rp 1,77 triliun menjadi Rp 4,83 triliun dengan kenaikan 172,78 persen.
Sekretaris daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut, bahwa naiknya anggaran belanja modal itu bakal didistribusikan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta beberapa program pembangunan strategis lainnya di Jawa Barat. Seperti pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru dan lain sebagainya.
“Ini terdistribusi di beberapa OPD, terutama yang pertama di Dinas BMPR terkait dengan pembangunan jalan jembatan, kemudian di Disdik. rehabilitasi ruang kelas, kemudian RKB, termasuk unit sekolah baru, di dinas kesehatan, di dinas perhubungan, dan beberapa dinas lainnya,” kata Herman saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jabar, Senin (11/8/2025).
Selain itu, naiknya anggaran belanja ini juga dialokasikan kepada beberapa sektor yang sudah disepakati dalam perubahan anggaran ketiga. Terlebih, pergeseran kelima ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang memungkinkan pemerintah daerah merubah anggaran belanja lintas jenis.
“Dan di perubahan ini sebetulnya, selain terjadi perubahan asumsi, kami alokasikan juga apa yang sudah disepakati di pergeseran ketiga. Karena pergeseran ketiga, lazimnya kan tidak ada perpindahan jenis belanja,” ucap dia.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa realisasi dari anggaran belanja saat ini sudah mencapai 45,65 persen per akhir Juli 2025.
“Tapi kami sedang pacu agar cepatnya bisa menembus 60 persen. Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD, termasuk pengadaan barang jasanya. Walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6, kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk jabar istimewa,” jelas Herman.(*)
