MK Sebut Pendidikan Dasar Gratis Adalah Hak Seluruh Anak, Termasuk di Sekolah Swasta
0 menit baca
Jakarta : Dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan pentingnya pendidikan dasar gratis yang merata bagi semua anak Indonesia tidak hanya yang bersekolah di negeri, tetapi juga di sekolah swasta.
 |
| Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat |
“Bung Karno pernah berkata, bangsa yang tidak membangun pendidikan adalah bangsa yang menggali kuburnya sendiri,” kata dia saat Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing” di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025.
“Jika anak-anak kita tidak bisa bersekolah karena biaya, bagaimana kita bisa bermimpi menjadi bangsa besar?,” sambungnya
Pernyataan Arief merujuk pada Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang hanya menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri adalah diskriminatif.
“Negara tidak bisa menutup mata hanya karena anak-anak itu sekolah di swasta. Pendidikan dasar adalah hak semua anak bangsa,” tegasnya.
Menurut Arief, pendidikan dasar bukan semata soal pelajaran di kelas, melainkan juga sarana pembentukan karakter. Ia menekankan bahwa pendidikan harus ditanamkan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan
“Pendidikan berbasis Pancasila seharusnya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berintegritas, cinta tanah air, dan memiliki harga diri sebagai bangsa Indonesia,” ujar Arief.
Ia juga menyerukan agar pemerintah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran pendidikan secara adil tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga swasta yang menampung peserta didik dari kelompok kurang mampu.
“Ini bukan hanya soal kebijakan pendidikan, ini adalah pelaksanaan nyata dari keadilan sosial seperti yang diamanatkan konstitusi kita,” pungkasnya.
Seminar tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, perwakilan Kementerian Keuangan Suprapto, Kepala OR IPSH BRIN Yan Rianto, dan dimoderatori oleh sejarawan Bonnie Triyana.
Turut hadir pula berbagai fungsionaris dan kader PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk tokoh-tokoh seperti Yuke Yurike, Prof. Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, dan Wuryanti Sukamdani. Lebih dari 800 peserta lainnya mengikuti secara daring melalui Zoom.(*)
