Pansus Mulai Garap Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Dengan OPD Terkait

 Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Karawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Raperda tersebut merupakan inisiatif Komisi IV.

Foto :Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Taman SE

Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting mulai melakukan rapat pembahasan bersama Bappeda, Dinkes, DPPKB, Bagian Hukum dan Tim Naskah Akademik pada Senin (1/4/2024). Semua instansi terkait yang hadir diminta agar memberikan masukan pendapat.

Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Taman SE., mengatakan, kasus stunting di Kabupaten Karawang terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2021 kasus stunting mencapai 20,6%, lalu 2022 turun menjadi 14%.

“Untuk 2024 ini kasus stunting sudah mencapai 2.978 kasus, gizi buruk 321 kasus dan gizi kurang 2.916 kasus. Ini baru sampai bulan Febuari saja,” ujar Taman.

Legislator Fraksi Gerindra ini mengungkapkan, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

“Target Nasional kasus stunting berada pada angka 14%, dan Karawang sudah mencapai target tersebut pada 2022 lalu. Semoga pada 2024 ini terus turun. Untuk itu saya kira perlu adanya regulasi khusus yang mengatur pencegahan dan penanggulangan. Harus ada rencana aksi percepatan penurunan stunting, agar pencegahan itu dapat dilakukan,” tegas Taman.

Strategi prevalensi stunting akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Masih kata Taman, yang menjadi sasaran upaya pencegahan dan penanggulangan stunting ini adalah remaja perempuan, calon pengantin perempuan, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 59 bulan.

“Kami juga akan bahas bersama Kantor Kemenag, khususnya KUA terkait calon pengantin yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mendaftarkan pernikahan. Sehingga dapat dipastikan calon ibu dalam kondisi sehat dan dapat melahirkan anak yang sehat juga,” papar dia.

Pencegahan dan penanggulangan stunting ini juga harus menjadi program yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik itu dalam RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. (*)