BGN Coret 1,653 Sekolah dari Sasaran MBG
Karawang : Pemutakhiran Data Pastikan Program Tepat Sasaran, Prioritaskan Sekolah Mandiri
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam menata ulang distribusi bantuan sosial dengan mengeluarkan 1,653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 |
| Kepala BGN, Sudaryono, saat menjelaskan mayoritas institusi yang dicoret sebagai penerima manfaat MBG (Foto: BGN/Bakom RI) |
Kebijakan ini ditempuh guna menjamin alokasi anggaran negara benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan secara proporsional.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa mayoritas institusi yang dicoret terdiri atas sekolah swasta berstandar internasional, lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan jaringan institusi global maupun nasional, serta fasilitas pendidikan yang telah memiliki kemandirian finansial mapan tanpa bertumpu pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sebagian besar dari 1.653 entitas yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, institusi yang bekerja sama dengan jejaring global atau nasional, serta sekolah yang secara finansial sudah mandiri tanpa bergantung pada dana BOS," ujar Sudaryono di Jakarta.
Langkah pembersihan data ini dijalankan melalui kolaborasi lintas sektoral bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Sinergi tersebut dirancang untuk memetakan lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh nusantara, yang mencakup institusi negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga pusat pendidikan keagamaan lainnya.
Berdasarkan catatan lembaga, saat ini layanan MBG telah menjangkau lebih dari 340.000 satuan pendidikan. Sementara itu, sekitar 240.000 institusi lainnya masih dalam daftar tunggu untuk diintegrasikan pada fase perluasan berikutnya.
Di sisi lain, BGN juga mencatat lonjakan permohonan mandiri dari berbagai institusi yang mendambakan akses terhadap program serupa. Menanggapi dinamika tersebut, pihak otoritas memastikan setiap pengajuan akan melewati mekanisme verifikasi dan investigasi lapangan yang ketat.
"Kami menerima banyak sekali permohonan tertulis dari sekolah-sekolah yang belum terjangkau, dan setiap usulan tersebut akan melalui proses investigasi sebelum dilayani secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku," pungkasnya.
Pemutakhiran berkala ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas fiskal, sekaligus memastikan bahwa perluasan jangkauan program gizi nasional berjalan secara objektif dan berkeadilan di berbagai wilayah.(*)
